Dampak Plt Kapolri, Anggaran Macet, Regenerasi Mandek

Badrodin Haiti
Badrodin Haiti
Badrodin Haiti

POJOKSATU – Untuk kali pertama sejak era reformasi bergulir, Polri dipimpin seorang pelaksana tugas Kapolri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang urung melantik Komjen Pol Budi Gunawan lebih memilih tetap memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri. Dia memilih menggantinya dengan pelaksana tugas daripada meneruskan jabatan Sutarman hingga pensiun.

Keluarnya keppres pengangkatan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri merupakan hal baru dalam organisasi Polri, khususnya sejak reformasi bergulir. Sejak Polri dipisah dari TNI pada 1999, belum pernah ada jabatan Plt. Penggantian Kapolri selalu dilakukan secara definitif, tidak menggunakan pelaksana tugas.

Tercatat, ada sembilan Kapolri yang menjabat silih berganti selama 14 tahun terakhir. Yakni, Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Chairuddin Ismail, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, dan terakhir Sutarman. Tidak ada satu pun Plt atau sejenisnya yang mewarnai masa transisi Kapolri lama ke Kapolri baru.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, ada ulasan mengenai Plt. Tepatnya pada pasal 11 (5). Bunyi pasal tersebut, ”Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat Plt Kapolri, lalu selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.” Hanya, tidak ada penjabaran mengenai tugas dan wewenang Plt. Dalam penjelasan pasal itu, yang dimaksud ”keadaan mendesak” adalah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.


Begitu pula Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Dalam pasal 6 (2a), hanya disebutkan Wakapolri mewakili Kapolri saat berhalangan. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada satu pun regulasi mengenai Polri yang membahas Plt. Sebab, selama ini jabatan Plt Kapolri atau apa pun sebutannya tidak pernah ada.

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menjelaskan, istilah yang digunakan presiden untuk Badrodin sungguh aneh. Presiden tidak menyebut Plt, melainkan pelaksana Kapolri. Menurut dia, hal itu patut dipertanyakan karena statusnya menjadi tidak jelas.

Ketidakjelasan tersebut, di antaranya, terkait dengan berapa lama Badrodin akan menjabat pelaksana Kapolri. Apabila sampai proses di KPK selesai, jabatan tersebut bisa berlangsung lama. Sementara itu, berdasar peraturan perundang-undangan, Badrodin tidak boleh melaksanakan kewenangan Kapolri karena bukanlah Kapolri definitif.

Adrianus menjelaskan, apabila mengacu tugas Plt pada umumnya, Badrodin tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Misalnya kebijakan yang terkait dengan anggaran Polri. Kebijakan anggaran di luar pengeluaran rutin seperti gaji dan biaya operasional harus mendapat pertimbangan dari pejabat definitif. Plt tidak berhak mengambil kebijakan anggaran khusus tersebut karena berimplikasi luas.

Begitu juga kebijakan mutasi, promosi, dan demosi perwira, khususnya perwira tinggi. ”Ini bisa berimplikasi luas di internal Polri. Perwira waktunya promosi tidak bisa promosi karena Plt tidak punya kewenangan,” ujarnya kemarin. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah apabila jabatan Plt dibatasi, misalnya enam bulan.

Persoalannya, batas waktu jabatan Badrodin tidak jelas karena bukan Plt. ”Ini Plt dalam konteks yang lebih serius. Kami menyebutnya Kapolri minus,” lanjut dia. Disebut minus karena sebenarnya tongkat komando sekarang berada di Badrodin. Hanya, ada beberapa kewenangan yang mungkin tidak bisa dia lakukan.

Adrianus mengatakan, pihaknya akan segera berdiskusi dengan Menko Polhukam untuk membahas tugas dan kewenangan Badrodin. Pembahasan itu bakal dilakukan awal pekan depan agar posisi Kapolri jelas.

Menurut tafsiran Kompolnas, nanti Badrodin dimungkinkan membuat kebijakan strategis dengan syarat melibatkan Kompolnas. Lembaga itu akan memberikan semacam final decision (keputusan akhir) untuk kebijakan yang berimplikasi luas.

Senada dengan Adrianus, Komisioner Kompolnas M. Nasser menjelaskan, selama ini memang belum pernah ada kejadian pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Apalagi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Polri sama sekali tidak ada istilah untuk Plt Kapolri. ”Artinya, memang cukup menyulitkan. Bagaimana bisa menerangkan posisi dari Wakapolri yang menjalankan tugas Kapolri ini,” paparnya.

Kesulitan lainnya terkait dengan tidak adanya batas waktu yang jelas sampai kapan Plt Kapolri menjabat. Keputusan presiden (keppres) soal pergantian Kapolri juga tidak menyebutkan batas waktunya. ”Hal tersebut tentu membuat semua menjadi tidak jelas, apakah menunggu proses hukum Budi Gunawan selesai atau menunggu yang lainnya,” ujarnya.

Namun, yang pasti, Plt Kapolri akan memberikan dampak yang luas terhadap kinerja Polri. Plt Kapolri tidak bisa membuat kebijakan strategis, misalnya mutasi untuk perwira tinggi (pati). Seperti diketahui, mutasi terhadap pati bertujuan menjadikan kinerja Polri lebih efektif. ”Kalau tidak bisa melakukan mutasi, tentu akan menghambat juga,” terangnya saat ditemui dalam diskusi bertopik Jokowi kok Gitu di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Salah satu unsur pati yang penting adalah Kapolda. Karena itu, dengan Plt Kapolri, mutasi untuk jabatan Kapolda tidak bisa dilakukan. Dengan begitu, sebenarnya regenerasi Polri juga tersendat. ”Sebab, mutasi itu, salah satu tujuannya, regenerasi dari pejabat Polri,” ujarnya.

Terlebih lagi, kinerja Wakapolri juga akan jauh lebih berat dengan kondisi Polri yang terpecah belah saat ini. Dalam Polri, saat ini ada pati yang mendukung KPK dan PPATK, namun ada juga yang mendukung Budi Gunawan. ”Perpecahan ini akan menimbulkan masalah tersendiri dan Wakapolri harus bisa menyelesaikannya,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik Tjipta Lesmana menuturkan bahwa Polri yang dipimpin Plt tersebut akhirnya tidak bisa membuat keputusan soal anggaran. Misalnya anggaran operasional Polri yang mungkin perlu untuk ditambah atau dikurangi. ”Kebutuhan seperti ini tidak bisa diputuskan seorang Plt,” terangnya.

Dampaknya, tentu mau tidak mau Polri harus menerima anggaran operasional yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Dengan begitu, Polri tidak bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. ”Ini tentu akan mengganggu jika Plt Kapolri berlangsung dalam waktu yang lama,” papar dia.

Menurut Tjipta, kondisi di tengah pusaran konflik politik dan hukum itu membuat korps baju coklat tersebut dikorbankan. Demi memenuhi hasrat salah satu orang penting yang lebih kuat daripada presiden, institusi tersebut malah diobrak-abrik. ”Saya berharap Jokowi sadar bahwa perlu tindakan yang lebih baik,” ucap dia. (byu/idr/c11/end)