Polda Sulselbar Masih Dalami Laporan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar, M Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Wali Kota Makassar, M Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Wali Kota Makassar, M Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

POJOKSATU – Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat Sulselbar telah mengambil alih kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Namun saat ini pihak kepolisian masih mempelajari unsur pidana kasus tersebut.
Hal itu disampaikan juru bicara Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi. Ia mengatakan sejauh ini pihaknya masih mendalami kasus itu untuk mengetahui pasti perbuatan yang masuk dalam ranah pidana.
“Tentu kami lakukan pembelajaran terhadap berkas perkaranya. Pidananya seperti apa, terlapornya siapa dan yang dilakukan apa. Semua ada prosedur yang mengatur,” kata dia.
Jika nantinya sudah jelas, sambung dia, pihak penyidik akan mencari alat bukti pencemaran nama baik tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap dua mahasiswa yang dilaporkan.
“Pemanggilanya sebagai saksi, namun kalau alat buktinya cukup status saksi itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka tapi itu
masih terlalu jauh,” ucapnya.
Endi juga menegaskan tidak akan pandang bulu terhadap siapapun terlebih lagi ada dua kasus pidana yang dilaporkan, pihak Wali Kota dan Barisan Elemen Mahasiswa dan Masyarakat (BEMM) sama-sama menjadi pelapor.
“Mereka sama sama melaporkan kejadian sebagai korban. Mahasiswa melaporkan 351 (penganiayan) karena ada yang ditikam.
Kalau yang satu (pelapor Wali Kota) pencemaran nama baik. Tapi kami tegaskan, kami tidak akan tebang pilih,” jelasnya.
Sementara kuasa hukum Danny Pomanto, Salasa Abert mengatakan pihak Polda Sulselbar dalam waktu dekat ini harus menahan dua mahasiswa yang dilaporkan yakni Ahmad Mariyadi koordinator BEMM dan Syam Ali Mangkona mahasiswa UVRi.
“Setelah berkas laporan kami dipelajari, pihak polda harus menahan dua orang itu. Karena saya rasa sudah jelas unsur pidananya,” tegasnya.
Saat ditanyai prihal kasus penikaman terhadap salah satu massa BEMM, Albert enggan berkomentar dengan alasan ia hanya
kuasa hukum dalam kasus pencemaran nama baik. “Saya tidak masuk ke dalam ranah itu, saya hanya dikuasakan dalam kasus pencemaran nama baik,” dalihnya.
Perseteruan mahasiswa dengan Wali Kota Makassar ini bermula ketika sejumlah mahasiswa memprotes penganggaran peralatan makan dan minum di rumah jabatan wali kota yang nilainya mencapai Rp1 miliar. Tidak terima dengan sikap mahasiswa, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto lantas melapor polisi. Namun hal serupa juga dilakukan pihak mahasiswa terkait penganiayaan yang mereka alami.(ure)