Wartawan Terkecoh Kumis Tebal Budi Gunawan

Komjen Budi Gunawan
Budi Gunawan
Komjen Budi Gunawan

POJOKSATU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merusak mimpi Presiden Jokowi untuk menempatkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan mulus. Satu-satunya calon Tri Brata 1 (TB 1) pilihan Istana itu justru siap-siap masuk bui.

Sebelum menjadi perwira tinggi polisi seperti sekarang, Budi Gunawan pernah berkantor di Kedung Halang (Mako Polres Bogor Kota). Tepatnya pada medio 2000-2001. Saat itu, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959 tersebut masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Selama memimpin Polres Bogor Kota, banyak orang, termasuk wartawan, terkecoh dengan kumis tebal Budi Gunawan yang mengesankan sosok sangar dan menakutkan. Namun citra sebagai polisi garang dan kaku itu luntur lewat perangainya yang supel. Memori tentang profil calon kapolri ini masih tersimpan betul di kepala Deffan Purnama, mantan wartawan Radar Bogor.

“Kita (wartawan) bisa keluar masuk ke ruang kerjanya. Ketika dicegat untuk wawancara baik siang atau malam, beliau mau melayani kita,” jelas Deffan yang kini menjadi wartawan Tempo, kemarin.


Isu rekening gendut yang dimiliki Budi juga sempat membuat Deffan kaget. Itu bukan tanpa alasan. Selama di Bogor, Budi dikenal sebagai sosok polisi yang sederhana. Sebelum meninggalkan Kota Bogor untuk kemudian menjabat sebagai Ajudan Presiden Megawati, lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1983 ini menolak menggelar prosesi perpisahan yang mewah.

“Pak Budi menggelar acara lepas sambut tidak di hotel. Justru di depan sel (kantor satuan reskrim,red). Dia ingin tamu mengetahui dan mengenal mako,” cetusnya. Selepas meninggalkan Bogor, karir Budi moncer.  Selama empat tahun, peraih penghargaan adhi makayasa ini mengawal Presiden Megawati.

Dia juga tercatat sebagai jendral termuda Polri saat dipromosikan menjadi Kepala Biro Pembinaan Karyawan Mabes Polri periode 2004 – 2006. Beres itu, Budi menjabat Kepala Selapa Polri hingga 2008.

Polisi dengan kekayaan Rp22 miliar itu kemudian keluar dari lingkungan Mabes Polri untuk kemudian menjabat Kapolda Jambi pada 2008 – 2009. Sebelum akhirnya dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jendral dan menjabat sebagai Kadiv Pembinaan Hukum Polri pada 2009 – 2010.

Setelah dimutasi, Budi menjadi Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri periode 2010 – 2012. Kemudian sempat menjabat sebagai Kapolda Bali pada 2012, sebelum akhirnya promosi sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri pada 2012 hingga sekarang.

Karir yang terus menanjak inilah yang membuat presiden Jokowi terpikat. Terlebih, Budi merupakan orang dekat Megawati. Tapi skenario melapangkan jalan Budi sebagai orang nomor satu di tubuh Polri kini terancam buyar.

Abraham Samad, kemarin, mengumumkan sendiri surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Budi di kantor KPK, Rasuna Said. Dia menyebut, ada penyelidikan yang selama ini dilakukan jajaranya terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara.

“Penyelidikan sejak Juli 2014, pada akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidkan ke penyidikan,” buka Samad saat konferensi pers.

Momen penting dari peningkatan status hukum itu terjadi pada Senin (12/1) saat menggelar forum ekspos yang dihadiri tim penyidik, penyelidik, jaksa, dan seluruh pimpinan. Lantas, secara bulat diambil keputusan bahwa status hukum Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka.
“Menetapkan, Komjen BG (Budi Gunawan, red) sebagai tersangka dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji. Saat yang bersangkutan menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri,” tegas Samad.

Oleh KPK, Budi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang (UU) Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

KPK sebenarnya sudah memberi tinta merah kepada Budi saat Jokowi menyerahkan namanya sebagai salah satu calon menteri. Alasan kenapa diberi warna merah, karena kasusnya sudah masuk penyelidikan. “Sekarang waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Tidak elok kalau diteruskan,” ungkapnya.

Samad tahu betul kalau penetapan tersangka Budi Gunawan saat ini pasti menuai kontroversi. Termasuk, tuduhan bahwa KPK mengkriminalisasi Komjen Budi Gunawan yang akan menjadi Kapolri. Samad menjawab santai bahwa pihaknya tidak bisa melarang orang berasumsi.

“Masalah momentum, kami jelaskan kejadian ini hanya kebetulan saja. Seperti tersagka Hadi Purnomo (mantan Kepala BPK yang terjerat kasus restrukturisasi pajak Bank BCA, red), momentum menjadi tersangka persis hari akhir masa jabatan,” jelasnya.

Dia memastikan penetapan Budi Gunawan pasti disampaikan kepada Presiden Jokowi karena saat ini menjadi calon tunggal Kapolri. Terkait kapan, dia menyebut ada waktunya sendiri. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan kalau kajian yang dilakukan KPK berbeda dengan punya PPATK.

Seperti diketahui, PPATK pernah menyampaikan adanya laporan rekening gendut perwira polisi. Tetapi, mantan advokat itu menyebut data tidak disampaikan pada KPK karena hanya diserahkan ke Kepolisian.

Ketua PPATK M. Yusuf membenarkan, entah bagaimana metode Bareskrim dalam menindaklanjuti laporan itu. Sebab, hasil yang disampaikan ke PPATK, transaksi Budi Gunawan wajar dan tidak terindikasi pidana. Lembaga itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangannya terbatas.

Yang pasti, dalam laporannya, ada transaksi puluhan miliar yang dilakukan mantan Kapolda Bali itu. Transaksi itu jelas di luar kewajaran karena Budi hanya anggota Polri. Data transaksi itu baru diproses pada 2010 karena peralatan yang terbatas. Nah, pada pertengahan 2014, KPK datang ke PPATK untuk meminta data lengkap itu. “Data kami hanya melengkapi, KPK sudah memiliki pijakan dari LHKPN,” katanya. (dim/idr/one)