Dana Bagi Hasil Naik Signifikan, Ini Permintaan DPRD Jabar

Ineu Purwadewi Sundari
Ineu Purwadewi Sundari
Ineu Purwadewi Sundari

POJOKSATU – DPRD Jawa Barat berharap satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jabar bisa bekerja lebih baik dengan adanya evaluasi APBD Jabar 2015. Dengan dievaluasinya anggaran tersebut, kinerja pemerintah bisa meningkat dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari usai menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Alokasi Dana Bagi Hasil kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (13/1). Ineu menuturkan, dengan dievaluasinya anggaran tersebut, dana bagi hasil yang diserahkan ke kabupaten/kota jumlahnya meningkat.

Sehingga, Ineu meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyusun perencanaan kerja agar kualitas pembangunan turut meningkat. “Penambahannya cukup signifikan, semoga bisa men-‘support’ program yang sudah ada,” kata Ineu.

Ineu berharap, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di bidang-bidang yang dianggap vital, seperti pendidikan. “Pendidikan kebutuhan mendasar. Kan kemarin melihat evaluasi mendagri, bagaimana kebutuhan utama terpenuhi,” paparnya.


Pada intinya, kata dia, evaluasi APBD 2015 harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. “Pendidikan, kesehatan, bisa berjalan dengan baik di daerah. Dan ini harus sejalan dengan kebijakan pusat dan provinsi,” bebernya.

Di samping itu, kata Ineu, APBD hasil evaluasi ini merupakan bentuk transparansi anggaran. “Transparani anggaran semakin terlihat jelas,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dana bagi hasil kabupaten/kota 2015 mengalami peningkatan akibat koreksi perhitungan yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menuturkan, kenaikan di tiap kabupaten/kota mencapai Rp 20 miliar.

“Sudah direvisi juga dan revisinya menguntungkan kabupaten/kota. Kalau dulu cara menghitungnya dari pendapatan pajak provinsi diambil dulu upah pungut pajaknya, baru kemudian dibagi dua, 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota. Sekerang dibagi dua dulu, baru kemudian upah pungut diambil dari 70 persen jatah provinsi. Jadi dana bagi hasil kabupaten/kota meningkat lumayan peningkatannya, rata-rata nambah Rp 20 miliar per kabupaten/kota,” kata Heryawan di tempat yang sama.

Oleh karena itu, kata Heryawan, meski alokasi bantuan keuangan mengalami penurunan karena dikoreksi oleh Kementrian Dalam Negeri, namun di sisi lain dana bagi hasil mengalami peningkatan. Artinya, jika dilihat dari volume anggaran, maka tidak ada pengurangan.

“Hitungan yang dulu tidak salah, tapi ternyata dikoreksi. Dan Kemendagri lebih sayang ke kabupaten/kota karena jadi meningkat. Kalau APBD-nya sudah ditandatangani di masing-masing kabupaten/kota nanti tinggal dikoreksi saja di perubahan,” tuturnya.

Heryawan mengakui, alokasi hibah dan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota mengalami penurunan. Koreksinya sekitar Rp 432 miliar yang kemudian akan dialihkan ke sektor kesehatan.

“Kan yang belum selesai kesehatan. Pendidikan dan infrastruktur sudah terpenuhi. Untuk kesehatan ini sebagian kecilnya diambil dari dana hibah dan bantuan kabupaten/kota. Masing-masing dikurangi, tapi pengurangan ini menggunakan kriteria, bantuan yang tingkat kepentingannya lebih kecil dibanding bantuan lain kita kurangi, tapi untuk bantuan yang sangat bermanfaat tidak kita coret,” pungkasnya.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, jumlah dana bagi hasil yang disalurkan ke kabupaten/kota di Jawa Barat pada APBD 2015 ini totalnya mencapai Rp 6,129 triliun. Angka ini dipastikan akan kembali bertambah karena masih ada koreksi sebesar Rp 144 miliar dari Kemendagri.

“Kurang lebih nanti hasil totalnya sekitar Rp 6,26 triliun,” katanya. Namun, untuk detail besaran di tiap kabupaten/kota, Iwa mengaku masih menghitung karena proses administrasi APBD 2015 ini masih berjalan.

“Yang pasti dana bagi hasil memang mengalami peningkatan karena ada koreksi cara penghitungan. Untuk volume anggaran APBD 2015 mencapai Rp 25,3 triliun, dengan pendapatan asli daerah Rp 23 triliun, belanja Rp 24,75 triliun, dan pembiayaan mencapai Rp 900 miliar lebih,” ucapnya. (agp)