Budi Gunawan Klaim Seluruh Hartanya Diperoleh dengan Sah

Komjen Budi Gunawan

11435_9665_OKE-FOTO-A-JKT1-Budi-Gunawa

POJOKSATU – Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mencoba mengklarifikasi isu rekening gendut yang menyeret namanya dan kini beredar di masyarakat. Isu ini bahkan dikaitkan dengan penetapan tersangka oleh KPK.

“Saya dapat jelaskan, khusus yang menyangkut saya, bahwa benar pada rekening saya terdapat transaksi keuangan terkait kegiatan bisnis keluarga yang melibatkan pihak ketiga selaku kreditur. Hal itu dikuatkan dengan perjanjian dengan pacific blue international,” ujarnya saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 14/1).

Transaksi itu, lanjutnya, dianggap mencurigakan dan kemudian berdasarkan mekanisme KPK yang disampaikan ke Bareskrim, sudah ditindaklanjuti Bareskrim.


Hasil penyelidikan Bareskrim ini telah dikirim ke PPATK pada 18 Juni 2010, yang berkesimpulan sebagai transaksi wajar, tidak melanggar hukum dan tidak terdapat kerugian negara. Jadi, sambung Budi, transaksi keuangan itu legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Menyimpulkan transaksi keuangan di rekening saya sebagai transaksi wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.

Budi melanjutkan bahwa yang terjadi pada rekeningnya adalah produk hukum yang sah. Artinya, produk hukum dari lembaga penegak hukum sah yang juga memiliki kekuatan hukum.

“Polri telah menindaklanjuti masalah dan hal-hal tersebut, bukan tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi ini merupakan produk hukum yang harus dihargai sebagai kekuatan hukum sah,” lanjutnya.

Sementara terkait LHKPN, dia mengaku sudah dua kali melaporkan ke LHKPN. Pertama pada 19 Agustus 2008, sesuai nilai harta kekayaan sebenarnya. Namun, masih lanjut Budi, pada saat pelaporan pertama ada beberapa barang atau benda yang surat kepemilikannya belum selesai, karena prosedur LHKPN tiap tahun dimungkinkan adanya penambahan atau pengurangan harta jadi pelaporan itu sedianya akan dilengkapi dikemudian hari.

“Kemudian laporan ke LHKPN pada 23 Juni 2013, saya sampaikan dengan peningkatan harta kekayaan karena adanya peningkatan NJOP ditambah adanya beberapa barang atau benda yang telah dilengkapi surat,” sambungnya.

Maka dari itu, nilai yang dilaporkan pada 2013 mengalami peningkatan karena pelaporan pada tahun 2008 yang belum sempat disampaikan juga ikut dicantumkan.

“Pada LHKPN 2013 sudah bisa dimasukkan atas perubahan sebelumnya. Termasuk tanah di Gadog Bogor dengan harga perolehan 2005 Rp 300 juta, Rusun 2004, Rp 580 juta, dan perkiraan aset Rp 2,5 miliar,” sambungnya lagi.

“Seluruh harta saya diperoleh dengan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat transparansi mohon dipahami. Tidak ada maksud menutupi,” tandas mantan ajudan Presiden di masa Megawati ini. (rus)