Walikota Bogor Tangkap Tangan Calo Izin

Walikota Bogor menangkap tangan calo perizinan. Foto Maya/Radar Bogor (Grup PS)
Walikota Bogor menangkap tangan calo perizinan. Foto Maya/Radar Bogor (Grup PS)

POJOKSATU – Bak tersambar petir di siang bolong. Walikota Bima Arya kemarin mendapat laporan adanya transaksi calo perizinan di lingkungan Balaikota. Tanpa menunggu lama, doktor Ilmu Politik lulusan Australian National University (ANU) Canberra, Australia 2006, ini langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan calo beserta pengusaha yang sedang bertransaksi.

Usai mendapat informasi sekitar pukul 13:00, Bima bersama ajudan, staf, dan beberapa petugas Satpol PP keluar dari kantor walikota menuju kantor BPPT-PM, berjalan kaki. Lokasinya berdekatan. Hanya beberapa meter dan terpisah oleh bangunan Masjid At Taqwa.

Di kantor BPPT-PM, Bima tak menemukan sosok orang yang diduga sebagai calo tersebut. Dua pintu yang dimasuki di kantor ini, tak membuahkan hasil. Dari gelagatnya, tampaknya suami Yane Adrian ini sudah mengetahui target dari apa yang dilakukannya.

Beberapa menit di dalam kantor BPPT-PM, Bima kemudian keluar dan berjalan menuju kantin di samping gedung. Di tempat ini, matanya langsung tertuju pada dua wanita dan satu pria yang tengah duduk santai di barisan ketiga meja kantin. Belakangan diketahui, mereka adalah Lilis, sang calo, kemudian wanita muda yang juga Direktur PT Acierto Maxindo Rasa, Widi Marthavianti, dan sepupunya, Restu.


Tanpa ba-bi-bu, Bima langsung menegur ketiga orang yang tampak terkejut melihat kedatangan orang nomor satu di Kota Hujan itu. “Ada perlu apa ke sini? Ada yang mencari saya? Saya dapat informasi, ada yang menjual nama saya untuk mendapat tanda tangan perizinan. Saya tidak suka itu,” tegas Bima, dengan nada marah.

Mendapat teguran Bima, dua wanita itu menjawab dengan berbelit-belit. Bima lantas meminta ajudannya untuk menggeledah tas Lilis. Di dalam tas itu ditemukan duit Rp5 juta dalam pecahan Rp50 ribu yang dibungkus dalam amplop cokelat. Bima lantas mempertanyakan uang tesebut, sambil setengah melemparnya ke atas meja.

“Saya sedang ngurus izin untuk bikin restoran. Awalnya saya sendiri tapi dipersulit, dia (Restu, red) kenal duluan sama Ibu Lilis, terus saya dikenalin. Dia bilang bisa bantu, kemudian survei ke lokasi segala macam,” aku Widi kepada pada Bima Arya.

Jawaban Widi dibenarkan oleh sepupunya, Restu. Menurutnya, Widi telah memberi Lilis uang sebelumnya sebesar Rp2 juta. Tapi ternyata masih ada kekurangan, sebab hingga kini perizinan belum mendapat tanda tangan walikota.

“Saya ke rumah Bu Lilis ngasih Rp2 juta. Saya tanya apa lagi yang kurang, katanya tanda tangan BPPT dan walikota. Saya cuma punya bukti chat sama Widi,” ungkap Restu.

Diwawancara terpisah, Lilis mengaku bahwa Widi telah memberi kuasa kepadanya untuk membuat izin lingkungan hidup dan DLLAJ. Sebab, sebelumnya pemohon sudah berupaya sendiri dalam pengurusan izin.

“Sudah habis Rp14 juta tapi tidak selesai. Karena saya kan memang suka ngurus izin perumahan, segala macam, waktu zaman Diani. Tidak ada masalah. Saya bilang tidak ada Perda-nya kalau retribusi. Biasanya bayar DLLAJ segala itu murah, jadi titip saja dananya,” bebernya pada Radar Bogor, kemarin.

Menurut Lilis, uang sebanyak Rp14 juta itu diberikan oleh Widi kepada beberapa staf BPPT-PM. Itu agar izin yang sedang diurusnya dapat segera rampung dengan dalil retribusi. “Emangnya kami kuli dia (walikota, red). Kalau sudah begini, mau perang, perang sekalian. Emang kami takut sama walikota,” ucapnya.

Untuk diketahui, restoran yang sedang diurusi izinnya ini berada di Jalan Pandu Raya Nomor 10 A, RT 01/14, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Si pemilik berencana memisahkan IMB dari bangunan empat ruko tersebut.

Perizinan yang diurus oleh Lilis masuk pada 20 November 2014, tapi datanya belum lengkap. Baru dilengkapi pada 15 Desember 2014. Kini, prosesnya sudah masuk pada rapat tim teknis. Jadi, perizinan milik Widi tinggal menunggu tanda tangan persetujuan dari semua anggota tim teknis tersebut.

Itu dibenarkan Sekretaris BPPT-PM Kota Bogor Deny Setiawan. Namun Deny mengaku tidak mengetahui adanya orang dalam yang meminta uang sebagai pemulus izin. Menurutnya, hanya permohonan izin yang telah memenuhi syarat administratif yang akan diterima BPPT-PM. Dalam pengajuan perizinan, semua dinas terkait juga dilibatkan, dan dilaporkan ke walikota untuk dikaji ulang.

“Aduh gak tahu itu. Soal uang, yang jelas dalam pengurusan IPPT itu tak ada retribusi,” tegasnya.

Deny menantang jika ada pejabat BPPT-PM yang bermain dalam proses perizinan, maka harus dibuktikan kebenarannya.“Harus dibuktikan, ya harus ada bukti dulu dong,” ujarnya.

Agar menghindari biaya perizinan yang semakin besar, Deny menghimbau pengusaha untuk mengurus sendiri perizinan tanpa melalui jasa calo. “Gampang kok (mengurus IPPT) itu nggak bayar. Yang bayar itu hanya permohonan IMB dan HO, dan tercantum dalam SK,” pungkasnya.(rp4/ded/PS)