Oknum PNS 45 Hari ‘Buron’

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

POJOKSATU-Salah seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Cianjur yang berdinas di Kantor Kelurahan Pamoyanan, Cianjur, terancam dipecat secara tidak terhormat. Hal ini dilakukan setelah yang bersangkutan tidak masuk kerja alias ‘buron’ selama 45 hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan, alasan dan ijin dari pimpinannya.

Ketika dikonfirmasi tentang hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi yang dihubungi melalui telepon selularnya pun membenarkannya. “Iya memang betul informasinya,” ujar Cecep.

Namun, lanjut Cecep, tindakan yang dilakukan pihaknya masih belum sampai pada pemecatan. Karena, pihaknya kini masih dalam proses mengumpulkan data-data, baik dari lembaga dan pimpinan yang membawahinya, maupun dari yang bersangkutan secara langsung. “Tapi belum ada pemecatan. Kami masih kumpulkan data-datanya dulu,” katanya.

Cecep membeberkan, PNS yang juga berdomisili di Sukabumi itu diajukan oleh pimpinannya sendiri agar dipecat, karena dalam beberapa bulan terakhir yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja sama sekali. Hal ini diperparah dengan tidak adanya keterangan, alasan dan ijin apapun tentang keberadaan PNS itu.


“Yang bersangkutan sudah tidak masuk kantor sejak beberapa bulan yang lalu. Makanya, pimpinannya langsung yang melaporkannya kepada kami untuk diproses,” terang Cecep.

Meski masih belum mengeluarkan rekomendasi hukuman kepada PNS yang bersangkutan, Cecep menyebut, pihaknya sudah memanggil PNS yang diketahui berdinas di Kantor Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur itu.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan dalam PP tersebut, PNS yang kedapatan tidak masuk kerja selama 45 hari berturut-turut tanpa disertai keterangan, alasan dan ijin dari pimpinannya, akan mendapatkan sanksi pemecatan. “Kalau melihat dari data sementara, bisa saja yang bersangkutan terancam dipecat dengan tidak hormat,” jelas Cecep.

Namun, sambungnya, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan dalam hal ini. Proses penyelidikan dan pemintaan keterangan serta pemanggilan, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada pimpinannya akan dilakukan terlebih dahulu guna melengkapi pemeriksaan yang menjadi dasar pemberian rekomendasi dan sanksi. “Masih kami proses sekarang. Kalau memang unsur pelanggarannya terpenuhi, tentu saja pemecatan adalah sanksinya,” pungkas dia. (ruh)