DPRD Jabar Kritisi Proyek Akses SUS BLA

Proyek jalan dan jembatan menuju SUS BLA belum rampung
Proyek jalan dan jembatan menuju SUS BLA belum rampung
Proyek jalan dan jembatan menuju SUS BLA belum rampung

POJOKSATU -DPRD Jawa Barat mengkritisi proyek pembangunan jalan dan jembatan Cisalatri, di Gedebage, Kota Bandung. Pasalnya, hingga saat ini proyek yang menjadi akses utama ke Stadion Utama Sepak bola Bandung Lautan Api (SUS BLA) itu belum juga selesai.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ali Hasan mengatakan, proyek tersebut telah molor dua kali dari target yang ditetapkan. Dalam perjanjian pertama, proyek yang pendanaannya berasal dari APBD Jawa Barat ini akan selesai pada 23 Desember 2014.

Namun, hingga batas waktu, pengerjaan proyek tersebut tak kunjung selesai, hingga akhirnya Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Bina Marga menyepakati addendum sehingga batas akhir pengerjaan proyek diundur menjadi 30 Desember 2014. “Namun, hingga tanggal 30 (Desember 2014) pun, PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak bisa memenuhi janjinya,” kata Ali usai memimpin kunjungan Komisi IV ke SUS Bandung Lautan Api, Senin (12/1).

Dalam kunjungan tersebut, hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Jabar, seperti Kusnadi, Nia Purnakania, Wiwin, dan Dadi Rohanadi. Lebih lanjut Ali pun menyayangkan adanya penurunan volume proyek tersebut.


Ali menjelaskan, secara keseluruhan (100 persen) nilai proyek tersebut mencapai Rp 53,96 miliar. Namun, kata Ali, akibat wanprestasi yang dilakukan PT Adhi Karya, Pemerintah Kota Bandung menurunkan volume proyek menjadi 70 persennya saja.

“Segitu pengerjaannya sudah diturunkan menjadi 70 persen pun, PT Adhi Karya tetap tidak bisa menyelesaikannya sesuai batas waktu. Dan penurunan volume ini pun tak jelas alasannya,” ucap Ali seraya menilai hal ini menimbulkan keheranan bagi Komisi IV.

Selain itu, kata Ali, jika tidak sesuai dengan target pengerjaan, Pemkot Bandung seharusnya memutus kontrak kerja PT Adhi Karya. Tidak hanya itu, pihak pelaksana pun harus mendapat sanksi dari pemerintah seperti denda per hari.

“Pemerintah Kota Bandung harus adil. Kalau ada perusahaan yang disanksi gara-gara tidak bisa memenuhi target, ya Adhi Karya ini beri juga dong. Bahkan sudah terlambat dua kali,” ucapnya.

Lebih lanjut Ali jelaskan, pihaknya mempertanyakan penyaluran bantuan keuangan dari Pemprov Jabar ke Pemkot Bandung terkait proyek pembangunan dan jembatan Cisalatri ini. Pasalnya, kata dia, pencairan bantuan dari Pemprov Jabar sudah dilakukan sepenuhnya, yakni senilai Rp 53,96 miliar sesuai nilai kontrak yang disepakati.

“Padahal kan ada penurunan volume pembangunan proyek, dari 100 persen menjadi 70 persen,” ujarnya. Menurut Ali, pencairan bantuan dari provinsi tidak bisa dilakukan jika proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Jadi kalau nilainya Rp 53 miliar, yang dicairkan yang segitu. Kalau yang sudah dikerjakan 70 persennya, harusnya bantuan yang dicairkan pun 70 persen,” ucapnya seraya menyebut Biro Keuangan Pemprov Jabar tidak akan mencairkan bantuan keuangan jika tidak disertai laporan dan bukti administrasi yang lengkap.

“Kata Pak Sri (Kepala Biro Keuangan), Pemprov Jabar tidak bisa mencairkan bantuan tanpa ada berkas dan bukti verifikasi yang sah,” ucapnya seraya memprediksi Pemprov Jabar tidak mungkin salah dalam mencairkan anggaran karena dokumen laporan dari Pemkot Bandung sesuai dengan nilai proyek. Maka dari itu, kata Ali, Komisi IV akan memanggil Biro Keuangan Setda Jabar untuk mengklarifikasi hal itu.

“Besok kita akan panggil, hari ini kita undang Pak Sri,” katanya. Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Bina Marga Kota Bandung Didi Riswandi membenarkan pihaknya menurunkan volume proyek menjadi 70 persen.

Disinggung adanya keterlambatan pembangunan, menurut Didi hal ini dikarenakan faktor cuaca karena curah hujan yang tergolong tinggi. Lebih lanjut Didi katakan, sisa anggaran yang belum terpakai kini disimpan di kas Pemkot Bandung. (agp)