Tak Terurus, Kapal Bantuan Kemenhub Karam

Ilustrasi
TAK TERURUS: Detik-detik KM Pari tenggelam di Pantai Taman Nukila, Ternate, Maluku Utara, Minggu siang WIT.
TAK TERURUS: Detik-detik KM Pari tenggelam di Pantai Taman Nukila, Ternate, Maluku Utara, Minggu siang WIT.

POJOKSATU – Kapal motor (KM) Pari tenggelam di bibir Pantai Taman Nukila, Ternate, Minggu (11/1). Sebab, kapal milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemrov Malut) tersebut dibiarkan berlabuh dan tidak terurus. Akibatnya, kapal bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2012 itu karam pada pukul 12.15 WIT.

Selain cuaca yang buruk akhir-akhir ini, tenggelamnya KM Pari disebabkan tidak adanya kepedulian dari Perusahaan Daerah (Perusda) Malut Kie Raha Mandiri untuk merawat. Kapal tersebut hampir delapan bulan dibiarkan berlabuh dan tidak terurus.

Akibatnya, bagian badan kapal bocor. Saat kapal tenggelam, peralatan kapal yang berupa sejumlah pelampung dan sekoci terlihat terdampar di samping kapal.

Berdasar informasi yang dihimpun, tenggelamnya kapal dengan kapasitas muatan penumpang sekitar 25 orang tersebut terlihat sejak Sabtu (10/1) karena belakang kapal dimasuki air. Dalam posisi miring, kapal yang menghadap ke arah selatan itu akhirnya tenggelam karena dihantam arus serta angin. Diduga, kapal tersebut mengalami kebocoran di bagian belakang.


’’Sebelumnya, memang terlihat akan tenggelam karena posisinya sudah miring. Secara perlahan dan akhirnya tenggelam tadi (kemarin),’’ kata sejumlah saksi.

Sekitar 30 menit setelah kapal tenggelam, petugas Korps Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad Yani menuju kapal tersebut. Mereka mengamankan sejumlah peralatan kapal di sekitar kapal. Sayangnya, petugas tidak bisa menyelamatkan kapal karena badan kapal sudah tenggelam. ’’Yang dapat diselamatkan hanya peralatan keselamatan penumpang,’’ ungkap Rasyid, petugas KPLP.

Kepala Dishubkominfo Malut Burhan Mansur menambahkan, kapal itu merupakan aset Kemenhub. Pemprov Malut hanya diserahkan untuk mengoperasikan kapal tersebut. Kapal itu diserahkan ke pemprov pada 2014.

’’Kapal tersebut diadakan pada 2012 untuk kepentingan Sail Morotai. Diadakan satker ASDP yang ditunjuk Kemenhub, tapi baru diserahkan ke Pemprov Malut pada 2014. Jadi, diserahkan untuk dioperasikan, bukan penyerahan aset,’’ jelasnya.

Untuk mengelolanya, pemprov kemudian menyerahkan kapal tersebut ke Perusda Kie Raha Mandiri (KRM). Dia menyatakan bingung mengapa kapal tersebut bisa tenggelam.

’’Perusda pernah mengusulkan ke pemprov agar mengeluarkan anggaran Rp 400 juta untuk biaya dok kapal dan pemprov telah menganggarkan Rp 300 juta, namun belum diserahkan ke Perusda,’’ ujarnya. (c23/diq)