Pemberkasan CPNS K2 Gratis

Ilustrasi
Tenaga honorer. Foto: dok.JPNN
Tenaga honorer. Foto: dok.JPNN

POJOKSATU – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan bahwa dalam pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori (K2), tidak ada pungutan biaya.

Terutama bagi para CPNS K2 yang telah lulus dan tengah melengkapi pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Kabid Informasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agus Sumartono mengatakan bahwa pihaknya meminta agar masyarakat mewaspadi upaya penipuan yang dilakukan oknum-oknum yang hendak memanfaatkan situasi tersebut.

“Tidak ada pungutan biaya untuk pemberkasan ini. Kalaupun sampai saat ini para CPNS K2 belum mendapatkan NIP, semata-mata hanya karena mekanisme saja,” kata Agus seperti diberitakan Pasundan Ekspres (Grup JPNN).


Ia memastikan, pemberkasan tersebut bisa rampung tidak lama lagi. Sesuai toleransi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional 3 Provinsi Jawa Barat-Banten.

Pemberkasan itu bisa terselesaikan dalam waktu dua minggu sekarang. Saat ini pihaknya bekerjasama dengan Sekda Kabupaten Bandung, tengah melakukan verivikasi pemberkasan K2.

Pasalnya, salah satu persyaratan untuk memperoleh NIP, sebanyak 519 CPNS K2 yang mengikuti pemberkasan tersebut harus ada surat pernyataan dari Sekda yang menyatakan bahwa CPNS itu menjadi tenaga honorer secara terus menerus, mulai tahun 2005.

“KBB terbentuknya tahun 2007, jadi mereka itu sebelumnya bekerja di Kabupaten Bandung sehingga yang berwenang mengeluarkan surat pernyataannya adalah Sekda Kabupaten Bandung,” terangnya.

Persoalan inilah yang kemudian menurutnya disinyalir dijadikan modus penipuan oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan informasi yang berkembang bahwa ada sejumlah CPNS K2 ini yang tertipu, dimintai sejumlah uang untuk memuluskan pemberkasan.

“Bahkan nama kita juga pernah dicatut untuk modus penipuannya. Makanya kita minta masyarakat untuk berhati-hati. Dan kita mohon para CPNS K2 ini bisa bersabar menunggu NIP itu. Kita sedang berupaya memprosesnya,” tegasnya.

Sebagai antisipasi bermunculannya modus penipuan K2, maka BKD membuka posko pengaduan. Tono mempersilahkan, bagi warga yang merasa dirugikan saat melakukan pemberkasan K2 oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, untuk mengadukannya ke BKD KBB.

Sementara itu, pihaknya akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap 519 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori II yang sudah dinyatakan lulus saat mengikuti tes beberapa waktu lalu, dari jumlah yang mengikuti tes sebanyak 539 orang.

Saat ini pihaknya akan melakukan validasi dan verifikasi dari berkas yang dikumpulkan para CPNS Kategori II.

“Yang mengumpulkan berkas itu hanya 519 dari total 539 orang. Jadi, kepada 519 orang ini akan dilakukan validasi dan verifikasi, jika terbukti mengumpulkan dokumen palsu, maka akan digugurkan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bilamana validasi dan verifikasi sudah dilakukan sesuai dengn aturan yang benar, maka pihaknya akan mengusulkan CPNS Kategori II yang sudah lengkap tersebut kepada BKN untuk mengurus pengangkatan nomor induk pegawai (NIP).

“Bisa saja nanti dari 519 orang itu menjadi berkurang jika dalam validasi dan verifikasi terbukti memberikan dokumen palsu. Makanya, sebelum mendapatkan NIP, dalam melakukan validasi akan lebih diperketat. Kita ingin mengusulkan CPNS itu bagi haknya sesuai dengan UU yang berlaku,” ujarnya.

Dikatakannya, 519 CPNS yang dinyatakan lulus tersebut merupakan CPNS dari tenaga honorer angkatan 2005 ke atas. Dari jumlah 519 orang, 413 orang di antaranya merupakan dari Dinas Pendidikan dan sisanya 106 orang merupakan tenaga teknis yang ada di SKPD Kabupaten Bandung Barat.

Disinggung apakah saat ini jumlah PNS di Bandung Barat masih kekurangan, ia mengaku, bila mengacu pada jumlah ideal PNS di KBB masih kekurangan hingga saat ini.

“Idealnya harus ada sekitar 3.000 PNS. Kalau sekarang angkanya belum mencapai segitu,” kata pungkasnya. (sep/man)