Budi Gunawan Ternyata Dapat Rapor Merah KPK dan PPATK

Komjenpol Budi Gunawan
Komjenpol Budi Gunawan
Komjenpol Budi Gunawan

POJOKSATU – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi, Budi Gunawan, sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Penunjukan Kepala Lembaga Pendidikan Polisi, itu sebagai pemegang tongkat nomor satu di kepolisian memunculkan pro dan kontra. Ada yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menolaknya.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, angkat bicara seputar penunjukan Budi Gunawan. Menurut Yunus, Budi Gunawan pernah dicalonkan sebagai menteri di Kabinet Kerja. Namun, nama dia mendapat tanda merah dalam penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

“Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus,” ujar Yunus Husein, yang dituliskan lewat akunnya di twitter @YunusHusein.

Yunus mempertanyakan pertimbangan Jokowi yang masih mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Karena hal tersebut dinilai justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga Polri.


Dia menambahkan, pengangkatan Jaksa Agung dan Kapolri memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, Jokowi dalam Nawa Cita (sembilan agenda prioritas) menyebutkan bahwa dia berjanji mengangkat pejabat yang berintegritas baik.

Yunus mengatakan, untuk mengetahui integritas seorang calon pejabat publik, dapat dilakukan dengan cara meminta informasi dari pihak terkait, seperti masyarakat, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM dan lain sebagainya. Namun saat memilih Jaksa Agung dan Kapolri, hal tersebut tidak dilakukan.

Yunus menilai, Pemerintah dan Polri tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat luas.

“Seharusnya Presiden mempertimbangkan hal-hal tersebut, kuat dan tidak tunduk pada tekanan politis dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan,” kata dia.

Budi sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Berdasarkan laporan PPATK, ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya. (one)