Inilah Trio Mafia Pajak yang Harus di Revolusi Mental

Demonstran melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1). Foto: istimewa
Demonstran melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1). Foto: istimewa
Demonstran melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1). Foto: istimewa

POJOKSATU – Gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki sistem pajak sangat mendesak dilakukan. Sebab selama ini target penerimaan pajak tidak pernah tercapai dikarenakan mafia pajak.

Demikian ditegaskan ekonom, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi Front Page bertema “Jokowi Vs Mafia Pajak’ di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1).

Aktivis antikorupsi ini mengatakan, pajak ibarat darah bagi negara dalam melaksanakan pembangunan. Namun pada kenyataan target penerimaan pajak selalu tidak tercapai. Bahkan Presiden Jokowi merasakan dampak dari ketidakberesan dari sistem pajak yang membuat ruang fiskal menjadi sempit untuk melakukan program.

“Makanya solusi yang dilakukan Jokowi dalam menghadapi persoalan itu adalah mencabut subsidi BBM,” ujar Dahnil.


Namun tantangan terberat bagi Jokowi adalah memperbaiki sistem pajak sekaligus memberantas mafia pajak. Untuk itulah harus dilakukan revolusi mental internal kepegawaian Dirjen Pajak. Menurut Dahnil, pusat dari mafia pajak justru ada di kantor Dirjen Pajak. Disitu bercokol trio mafia pajak yang meliputi pegawai Dirjen Pajak, Pengadilan Pajak dan pengusaha.

“Ketiganya berkolaborasi untuk memanipulasi pajak,” ujarnya.

Sedangkan persoalan eksternal, terkait data wajib pajak harus diregistrasi kembali. Sebab data itu merupakan mainan para mafia pajak. Dahnil memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, di Indonesia ada 67 juta wajib pajak. Namun, yang aktif membayar pajak hanya 23 juta. Begitu juga dengan wajib pajak dari badan usaha.

“Ada 20 juta badan usaha yang wajib membayar pajak. Tapi dari jumlah itu yang aktif membayar pajak tak banyak,” demikian Dahnil.(wid)