Inilah Usul Pemerintah dalam Draf APBN-P 2015

DPR RI
DPR RI

dpr

POJOKSATU – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan draf APBN-Perubahan 2015 kepada DPR.

Dia berharap, parlemen memberi dukungan dalam penyusunan komposisi APBN-P 2015 agar segera dapat disahkan.

“Kami membutuhkan dukungan dan arahan dari DPR untuk bisa kita menyelesaikan APBN-P 2015 tepat pada waktunya. APBN-P ini sendiri menurut ketentuan perundangan harus diselesaikan dalam waktu satu bulan,” ujar Bambang di gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).


Menurutnya, banyak perubahan yang diusulkan pemerintah dalam APBN-P 2015. Antara lain, menargetkan penurunan defisit anggaran dari sebesar 2,2 persen menjadi 1,9 persen selama 2015, serta penerimaan pajak dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.

“Kami juga memberikan tambahan-tambahan modal kepada BUMN kita agar bisa mengerjakan proyek infrastruktur agar lebih besar,” kata Bambang.

Dalam APBN-P 2015, pemerintah memprioritaskan belanja infrastruktur. Sektor ini mendapat peningkatan alokasi anggaran 100 persen atau dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun.

Terdapat tiga kementerian yang akan mendapat tambahan belanja terbesar terkait pembangunan infrastruktur. Yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Bambang mengatakan, tambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian salah satunya bertujuan menciptakan kedaulatan sektor pangan.

“Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara DPR dengan pemerintah, rancangan APBN-P 2015 yang kita harapkan memberi kesejahteraan lebih besar pada rakyat bisa diselesaikan dan dibahas,” jelasnya. (why)