Revisi, UMK Cianjur Naik Rp48 Ribu

buruh demo, buruh mogok nasional
Ilustrasi demo buruh di Jakarta.
Ribuan buruh saat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.  foto Jawapos/pojoksatu.id
Ribuan buruh saat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. foto Jawapos/pojoksatu.id

POJOKSATU-Kabar gembira datang bagi segenap buruh di Kabupaten Cianjur. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Cianjur, direvisi Gubernur Jawa Barat (Jabar) dalam Surat Keputusan Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minumum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015.

Dalam surat keputusan tersebut, UMK Kabupaten Cianjur yang asalnya sebesar Rp1,6 juta per bulan sesuai Surat Keputusan Nomor 561/Kep.1746-bangsos/2014, kini direvisi menjadi Rp.1,648.000 per bulan atau naik sekitar Rp48 ribu.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra membenarkan kabar tersebut. Keputusan revisi UMK itu ditetapkan langsung Gubernur Jabar, Ahmad Heriawan tertanggal 24 Desember 2014 lalu.

“Iya benar naik jadi Rp1.648.000 per bulan dan kami sudah menerima SK tersebut,” ujar Sumitra saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Raya Bandung, kemarin.


Dia menyebutkan, SK yang berisi tentang revisi UMK itu, sebenarnya baru diterima pihaknya beberapa hari yang lalu.

Maka ia pun langsung mensosialisasikannya ke seluruh perusahaan yang ada di Cianjur. “Saat ini sudah kami sebar ke seluruh perusahaan yang ada di Cianjur untuk dilaksanakan,” jelas dia.

Adapun yang menjadi dasar penetapan UMK hasil revisi itu, karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. “Jadi ini disesuaikan dengan adanya kenaikan BBM,” sambung dia.

Menurut Sumitra, jika dihitung secara besaran, kenaikan itu memang tidak terlalu besar. Tapi, setidaknya, ada tambahan angka yang bisa diperoleh oleh para buruh dan karyawan.

“Berapapun besaran kenaikannya, itu sudah sepatutnya disyukuri. Meskipun memang masih belum cukup sesuai dengan yang diharapkan para buruh,” ujar Sumitra, seraya mencatat sekitar 765 perusahaan yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur, harus memenuhi ketentuan UMK itu.

Dari jumlah perusahaan itu ada perusahaan berskala kecil, menengah hingga sekala besar. “Memang tidak semua bisa memenuhi ketentuan UMK 2015 yang direvisi itu. Pasalnya, kamampuan setiap perusahaan juga berbeda satu sama lainnya,” ungkapnya.

Dicontohkannya, untuk perusahaan berskala kecil atau menengah, ia pun bisa memaklumi jika tidak bisa mengupahi karyawannya sesuai dengan ketentuan UMK yang berlaku.

Dan biasanya yang terjadi adalah, ada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawannya sendiri tentang besaran upah yang diberikan.

“Nah kemampuan perusahaan berskala kecil atau menengah kan jelas berbeda dengan perusahaan yang berskala besar. Jadi memang tidak bisa disamaratakan,” jelasnya.

Adapun klasifikasi perusahaan berdasarkan skala kecil, menengah dan besar, selain dari kemampuan finansialnya, juga dari jumlah karyawannya. Untuk perusahaan berskala kecil jumlah karyawannya mulai dari 1-25 orang.

Sedangkan untuk untuk kategori perusahaan klasifikasi sedang, karyawannya berjumlah antara 26-50 orang. “Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang itu sudah dianggap termasuk ke dalam perusahaan skala besar,” ungkapnya.

Dengan adanya ketentuan UMK 2015 yang baru ini, terang Sumitra, pihaknya akan mendorong dan terus mensosialisasikan ke seluruh perusahaan agar memenuhinya. Sedangkan jika memang perusahaan tersebut merasa tidak mampu untuk memberikan upah seperti yang tertuang di dalam SK Gubernur Jabar, maka ia menyarankan agar perusahaan yang bersangkutan mengajukan penangguhan langsung kepada Gubernur.

“Tapi untuk penangguhan itu tidak mudah dan sembarangan. Ada proses, mekanisme dan audit yang langsung dilakukan oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya.(ruh)