Reses, Dewan Banjir Pengaduan Bencana

Banjir di Jakarta beberapa waktu lalu
Basjir di Jakarta beberapa waktu lalu
Basjir di Jakarta beberapa waktu lalu

POJOKSATU – Penanganan bencana di saat musim hujan seperti sekarang ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, hampir seluruh kabupaten/kota di Jabar terkena bencana yang diakibatkan musim hujan seperti banjir dan longsor.

Hal ini menjadi yang paling banyak ditemukan anggota DPRD Jawa Barat saat menggelar reses, baru-baru ini. Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan,  di musim hujan saat ini, anggota dewan banyak menerima keluhan warga terkait bencana alam.

Sebagai contoh, kata Ineu, banjir yang melanda Bandung selatan menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah. “Masalah (sungai) Citarum, harus diselesaiakan hulu dan hilir, agar tidak terjadi lagi. Sekarang ini curah hujan tinggi,” kata Ineu usai memimpin rapat paripurna DPRD Jabar terkait laporan reses, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (6/1).

Selain itu, persoalan lain yang banyak dikeluhkan warga yakni mengenai kondisi infrastruktur seperti jalan dan irigasi, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meski tingkat kemantapan jalan provinsi sudah di atas 95 persen, kata Ineu, terdapat jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat tergerus hujan.


“Kalau irigasi tentu karena sebagai sumber air bagi pertanian dan perkebunan,” ucapnya. Anggota DPRD Jabar Agus Wellyanto mengatakan, masih banyak warga yang belum mengetahui cara memperoleh layanan kesehatan dari pemerintah. (Baca juga: Dewan Usulkan Lima Raperda Inisiatif)

Sebagai contoh, kata Agus, berdasarkan hasil resesnya kemarin, banyak warga yang tidak mengetahui cara memperoleh Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan pemerintah pusat. “Harus ada sosialisasi lagi ke masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Agus katakan, dampak pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang banyak dikeluhkan warga, terutama menyangkut pembayaran ganti rugi. “Karena saya dapilnya di Sumedang, saya banyak menerima keluhan soal dampak sosial jatigede. Alhamdulillah, setelah menteri datang, ada kesepakatan, tinggal eksekusi pelaksanaan,” katanya.

Sementara itu, Agus mengaku, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Tidak banyak warga yang mengeluhkan kenaikan BBM tersebut.

“Enggak terlalu kerasa. Cuma pemerintah harus ada suatu penghitungan yang matang. Pelaksanaan kompensasi harus betul-betu sesuai, sampai kepada orang yang semestinya menerima. Perlu ada manajemen yang baik dalam penyampaiannya ke masyarakat,” pungkasnya. Kemarin, hasil reses dari 100 anggota dewan ini langsung diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jabar yang pada paripurna kemarin diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar. (agp)