DPRD Jabar Tolak Penghapusan Dana BOS

Ilustrasi Dana Bos
Ilustrasi Dana Bos

POJOKSATU – Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan alaternatif aturan sebagai payung hukum agar bantuan operasional sekolah provinsi dan kabupaten/kota tidak dihilangkan. Pasalnya, revisi dari kementerian dalam Negeri terkait anggaran pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada penghapusan BOS di daerah akan  mengganggu sekolah.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Wellyanto mengatakan, pemerintah pusat harus mengkaji ulang terkait penghapusan BOS. “Intinya saya sangat keberatan kalau BOS provinsi dan kabupaten kota hilang, karena konsekuensinya terhadap guru honorer. Mengganggu, banyak ganggguan nanti terutama kinerja honorer, kasian guru-guru honorer, karena di BOS pusat itu tidak ada alokasi untuk personal siswa, termasuk honorer,” kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (6/1).

Agus mengatakan, dalam revisi Kemendagri ini sebetulnya tidak ada pengurangan jumlah BOS, sebab besaran BOS pusat naik signifikan dari sebelumnya. Dengan begitu, meski BOS daerah dicabut, jumlah BOS yang diterima siswa relatif tidak berkurang.

“Hanya saja kaitannya dengan janji politik pemerintah daerah. Dan menurut saya ini perlu diperjuangkan. Pusat menaikkan BOS, jangan sampai BOS daerah hilang. Akan lebih bagus kalau ditambah sehingga apa yang tidak di-cover pusat bisa di-cover daerah, seperti untuk guru honorer, sarana prasarana, juga untuk infrastruktur. Ini harus dicari solusinya,” ujarnya.


Agus pun mengusulkan agar pemprov segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk membahas hal ini. Bagaimana agar ketentuan BOS daerah bisa tetap ada, di samping BOS pusat yang juga terus dinaikkan jumlahnya.

“Saya kira aturan BOS daerah ini sudah ada di RPJMD. Namun demikian apa yang sudah direvisi oleh Kemendagri ini perlu dikonsultasikan kembali. Sebab, semestinya memang ditambah, bukan dihilangkan. Apalagi ada UU 23 di mana kewenangan provinsi menjadi bertambah, ini jadi dilematis. Di satu sisi ada aturan penambahan kewenangan, tapi di sisi lain BOS daerah justru dihilangkan, perlu ada solusi di sini,” paparnya. (Baca juga: Dewan Usulkan Lima Raperda Inisiatif)

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, revisi dari Kemendagri ini ditujukan agar kebutuhan utama di bidang kesehatan juga bisa terpenuhi. Artinya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk BOS bisa dialihkan ke bidang kesehatan.

“Jadi di dalam revisi Kemendagri ini anggaran pendidikan dianggap sudah lebih dari yang diharapkan, sudah lebih dari 20 persen. Tapi untuk kesehatan secara keseluruhan belum mencapai 10 persen, jadi bukan dicoret tapi dikaji kembali lalu dialihkan ke kesehatan untuk memenuhi kebutuhan wajib di bidang kesehatan,” kata Ineu di tempat yang sama.

Menurut Ineu, dengan adanya revisi ini, dari segi jumlah tidak ada pengurangan atau pemangkasan, mengingat anggaran BOS pusat juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga tidak ada pengurangan dari segi nominal. “Dampak dari revisi ini memang mengurangi BOS provinsi karena BOS pusat ada penambahan. Kemudian kesehatan dievaluasi,” ucapnya.

Terkait janji politik sekolah gratis hingga SMA di Jabar, Ineu menuturkan, pihaknya termasuk juga pemerintah pusat akan terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut secara bertahap. Namun saat ini ada kewajiban lain yang harus dipenuhi terutama di bidang kesehatan.

“Bantuan untuk SMA dan lain-lain bisa dilakukan, tapi saat ini dipenuhi dulu yang kesehatan pokoknya. Jadi ini bisa berjalan, yang wajib kita penuhi dulu. Kita punya komitmen bersama untuk menyelesaikan itu setelah kewajiban yang ini terpenuhi. Yang jelas sekarang ini tidak ada pemangkasan, tapi BOS provinsi ditarik dulu, dialihkan ke kesehatan. Intinya semua program kita upayakan bisa berjalan,” pungkasnya. (agp)