Dewan Usulkan Lima Raperda Inisiatif

Ineu Purwadewi Sundari
Ineu Purwadewi Sundari
Ineu Purwadewi Sundari

POJOKSATU –  DPRD Jawa Barat akan membahas sedikitnya 23 rancangan peraturan daerah pada 2015 ini. Ke-23 raperda ini merupakan program legislasi daerah Jabar, inisiatif DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pada prolegda tahun ini, DPRD mengusulkan lima raperda, sedangkan Pemprov Jabar mengusulkan 18 raperda. Ineu menjelaskan, saat pembahasan nanti, DPRD Jabar akan menerima masukan dari masyarakat dan pemerintah agar penyusunan raperda dilakukan sebaik mungkin.

“Komisi (di DPRD Jabar) saat ini sedang mengkaji,” kata Ineu di DPRD Jabar, Bandung, Rabu (7/1). Disinggung perlunya perda terkait peredaran minuman keras, menurut Ineu hal tersebut masih akan dibahas lebih jauh.

“Perda miras baru usulan,” ucapnya. Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar Yusuf Puadz mengatakan, raperda yang akan dibahas di antaranya terkait bank perkreditan rakyat, dan kawasan Bandung utara.


Namun, menurut Yusuf, raperda yang akan menjadi prioritas yakni terkait obligasi untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, di Majalengka. “Fokusnya ke (raperda) obligasi BIJB. Pinjaman, untuk percepatan pembangunan BIJB,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, pembangunan BIJB Kertajati masih membutuhkan pendanaan yang besar. Dengan dikeluarkannya obligasi, diharapkan terhimpun partisipasi dari masyarakat atau pihak lain di luar pemerintah.

“Nilai obligasinya mencapai Rp 2,5 triliun,” katanya. Kendati begitu, lanjut Yusuf, raperda terkait obligasi ini harus menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, harus melewati proses pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. “Saat ini proses persetujuannya masih dibahas di kementerian keuangan dan dalam negeri. Masih ada catatan perbaikan, dari delapan poin (raperda) yang diajukan, masih menunggu penyempurnaan,” paparnya.

Selain itu, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Jabar terkait pembahasan raperda tersebut. “Kita akan koordinasi dengan komisi III, untuk menanyakan apakah ini prospektif, menguntungkan. Kemudian rasio penyertaan modal yang kita tanamkan sesuai enggak dengan laba yang kita peroleh, ini kan masih jadi pertanyaan,” bebernya seraya menambahkan, jika raperda tersebut disahkan, akan menjadi obligasi pertama yang dikeluarkan Pemprov Jabar. (agp)