BPJS Ketenagakerjaan Diminta Jokowi Sediakan Rumah Bagi Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175.
BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175.

Kartu-BPJS-Ketenagakerjaan1

POJOKSATU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendapat pekerjaan rumah (PR) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta agar BPJS Ketenagakerjaan, bisa membantu penyediaan perumahan bagi para pekerja.

Mandat yang diberikan Presiden kepada BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja Indonesia.

“Kami dapat arahan dari Pak Presiden, agar BPJS Ketenagakerjaan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, menyediakan perumahan pekerja, khususnya bagi yang tidak mampu, baik landed atau vertikal‎,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, di Istana Kepresidenan, Kamis (8/1/2014).


Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, golongan pekerja yang bisa mendapatkan fasilitas kepemilikan rumah dari BPJS Ketenagakerjaan yakni pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta. Ini menjadi sangat penting mengingat tingkat pengeluaran para pekerja paling besar selain untuk transportasi juga untuk biaya tempat tinggal‎.

‎Berdasarkan pada ketentuan yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, bantuan fasilitas bagi para pekerja untuk mendapatkan tempat tinggal tersebut salah satunya dengan memberikan bantuan pembiayaan perumahan. Dalam bentuk pinjaman untuk uang muka perumahan kepada para pekerja.

Bukan itu saja, kesepakatan lain yaitu membantu membuat konektivitas bagi para pekerja melalui sarana transportasi baik menuju tempat kerja maupun meninggalkan tempat kerja.

“Karena biaya pengeluaran pekerja itu 60 persen untuk biaya perumahan dan transportasi, jadi kami ingin berikan solusi untuk itu,” terangnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan para pekerja di sektor informal, yakni pekerja yang tidak memiliki upah seperti pedagang kaki lima, notaris, dan dokter.

“Kami siapkan agar pekerja informal bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Menurut Elvyn, saat ini ada 72 juta pekerja informal di Indonesia. Namun, baru tiga juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya tahun ini ditingkatkan menjadi lima juta pekerja.(lya)