PTN Tak Diajak Koordinasi UNAS

Foto: Siswi SMA, dok. JPNN
Foto: Siswi SMA, dok. JPNN
Foto: Siswi SMA, dok. JPNN

POJOKSATU – Dua tahun terakhir nilai ujian nasional (unas) dipakai pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sehingga peran PTN dalam kepanitiaan unas cukup intensif. Tetapi di Unas 2015, fungsi itu berpotensi dihilangkan. Indikasinya sampai sekarang PTN belum diajak koordinasi persiapan Unas 2015.

 

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali menuturkan, PTN bukan sebagai ujung tombak kebijakan unas. Dalam beberapa tahun terakhir, UNJ ditunjuk sebagai koordinator perguruan tinggi panitia unas di wilayah Jakarta.

 


Guru besar bidang evaluasi pendidikan itu mengatakan, PTN siap-siap saja jika nanti nilai unas tidak dipakai untuk pertimbangan masuk PTN.

 

“Informasi yang berkembang selama ini kan unas dipakai sebagai alat pemetaan. Tidak untuk pertimbangan masuk ke jenjang berikutnya,” kata Djaali di Jakarta kemarin.

 

Tetapi informasi resmi fungsi unas untuk apa saja, kita menunggu Peraturan Mendikbud tentang Unas 2015 diterbitkan.

 

Pria yang menjadi dosen sejak 1985 itu mengatakan, sampai saat ini PTN memang belum diajak pertemuan koordiansi pelaksanaan unas oleh Kemendikbud. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa bulan sebelum unas dilaksanakan keterlibatan PTN sudah mulai muncul.

 

Koordinasi antara PTN dengan Kemendikbud untuk urusan unas ini harus diperkuat, karena PTN sekarang ada di bawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

 

Jika nanti nilai unas tidak dipakai sebagai pertimbangan masuk ke perguruan tinggi, Djaal mengatakan PTN sudah menyiapkan strategi. Dia mengatakan PTN akan menjalakan seleksi masuk dengan penilaian full dari ujian tulis. Selain itu juga dari rekam nilai akademik di rapor.

 

Djaali mendapatkan informasi bahwa kelulusan siswa tahun ini murni didasarkan pada nilai ujian sekolah. Sistem baru ini menurutnya, memiliki nilai positif. “Seperti menghilangkan kecemasan guru terhadap resiko siswa tidak lulus dalam unas seperti tahun-tahun lalu,” katanya.

 

Di lapangan kecemasan itu berujung pada tindakan menyimpang berupa pengatrolan nilai rapor. Djaali mengatakan banyak sekolah yang menilai siswa dengan angka tinggi-tinggi.

 

Tujuannya adalah untuk jaga-jaga jika nilai unas siswa yang bersangkutan jeblok. Dengan praktek pengatrolan nilai itu, Djaali mengatakan validitas nilai unas selama ini tidak 100 persen valid.

 

Ketika nanti penyelenggaraan unas dan ujian sekolah terpisah dan tidak saling mempengaruhi, Djaali berharap para guru lebih fair dalam menilai siswanya. Jika ada siswa yang tidak mengejar kompetensi kelulusan, ya jangan diluluskan.

 

Djaali juga meminta masyarakat tidak langsung menuding jika kelulusan dipasrahkan ke sekolah, semua siswa akan diluluskan. “Memanggnya dikira selama ini panitia unas juga baik semuanya,” tandasnya.

 

Sebagai ahli evaluasi pendidikan, Djaali mengatakan kualitas evaluasi pendidikan tidak berdasarkan pada bentuknya. Apakah itu dalam bentuk ujian sekolah atau unas. Menurutnya kualitas evaluasi pendidikan dipengaruhi dalam validitas penilaian yang ada di dalamnya.

 

Jika hasil evaluasi itu valid, bisa dipakai untuk apa saja. Termasuk pemetaan dan pertimbangan masuk ke jenjang berikutnya.

 

Sebagaimana diberitakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah menuntaskan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) Unas 2015. Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria mengatakan, dalam SOP itu kelulusan unas murni dari hasil ujian sekolah.

 

Meskipun begitu pemerintah tetap menyelenggarakan unas, tetapi fungsinya hanya untuk alat pemetaan pendidikan saja.

 

Dalam beberapa kesempatan Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan fungsi Unas 2015. Dia mengatakan fungsi unas dikembalikan sebagai alat pemetaan. Yakni pemetaan pendidikan di tingkat siswa, guru, sekolah, hingga pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

 

“Pokoknya jangan diputuskan unas sekarang (2015) sama dengan unas-unas sebelumnya,” kata dia. (wan)