Dana Operasional Disunat DPRD, Wabup Meradang

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU –  Wakil Bupati (Wabup) Tambrauw, Johanes Yem­bra, S.Sos meradang. Pasalnya Ia mengaku dana operasional yang se­mestinya diterima utuh Rp 5 mi­liar sengaja dipangkas  Rp 3 miliar oleh   DPRD Kabupaten Tambrauw. Membeberkan permasalahan yang dihadapi, kepada 3 media lokal di Sorong, Wabup Tambrauw me­nuturkan,   penetapan sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015  pada Desember lalu yang ditetapkan DPRD Kabupaten Tambrauw, dana operasional untuk wakil bupati  hanya Rp 2 miliar.

Padahal   semestinya  dana ope­rasional wakil bupati sebesar Rp 5 miliar. Karena dipangkas DPRD Tambrauw, Ia pun  mempertanyakan dikemanakan dana wakil bupati sebesar Rp 3 miliar yang dipangkas itu.   Bukan hanya sekali,menurut Wabup Tambrauw, haknya yang  tidak diterima utuh karena sengaja dipangkas DPRD Kabupaten Tambrauw juga pernah terjadi pada penetapan APBDP tahun 2013 lalu senilai Rp 2 miliar.

Menurut Wabup Tambrauw, Johanes Yembra, saat itu ada tambahan pendapatan dana operasional senilai Rp 2 miliar, namun tidak pernah Ia terima. Anehnya, dari pemangkasan dana operasional itu wabup Tambrauw itu tidak pernah ada pemberitahuan ataupun penjelasan resmi dari DPRD Kabupaten Tambrauw. Tiba-tiba menurut Yembra, dana operasionalnya hilang begitu saja.

Karena itulah, dari total haknya senilai Rp 5 miliar yang yang semestinya diterima namun lenyap begitu saja membuat  Wabup Tambrauw Yohanes Yembra meradang hingga akhirnya Ia pun angkat suara dan sengaja mengundang pers untuk mengungkapkan permasalahan ini.
“Dana operasional saya di tahun 2015 yang seharusnya saya terima itu kan 5 miliar, tapi kemarin itu dari 5 miliar, DPRD  mereka sudah sunat 3 miliar. Satu pertanyaan bagi saya, bahwa,dana saya yang disunat Rp 3  miliar itu dikemanakan?,”ujar Wabup Tambrauw Yohanes Yembra.


Dikatakan, berdasarkan aturan, dana operasional wabup itu satu paket dengan dana operasional bupati. Dan menurutnya, dana operasional kepala daerah itu sudah paten sebagaimana termuat dalam Undang-Undang. Karena itu ditegaskan oleh Yembra, tidak ada alasan bagi DPRD Tambrauw untuk memangkas ataupun menyunat dana operasional yang nilainya sudah ditetapkan itu.

Terkait dengan haknya yang tidak diberikan oleh DPRD, apakah akan mengambil langkah upaya hUkum seperti menggugat ke PTUN,untuk hal ini, Yembra mengatakan masih akan melihat perkembangan kedepan.

“Yang jelas DPRD harus bertanggung jawab untuk saya punya dana ini,”tukasnya seraya menyebutkan nama-nama Banggar  DPRD Tambrauw yang diduga terlibat mengebiri dana operasionalnya itu.
Bahwa dana operasional itu sangat penting karena diantaranya dipakai untuk memenuhi kesejahteraan dirinya dan keluarga, untuk membiayai makan minum kalau tamu, atau melaksnaakan kegiatan pertemuan dengan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun untuk membiayai urusan dinas penting jika dirinya keluar daerah.

“Kalau mereka sunat dana itu, saya mau ambil dari mana, sedangkan proyek di Tambrauw itu sudah triliunan rupiah. Saya minta dana itu bagai emas. Ibarat peribahasa mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Artinya, saya hidup di negeri orang lebih baik daripada saya kembali di negeri sendiri tapi lebih sengsara daripda hidup di negeri orang lebih bahagia lagi,”pungkas Wabup Tambrauw Yohanes Yembra. (ros)