6 Bulan Ahok Tak Boleh Terima Gaji

Ahok
Ahok
Ahok

POJOKSATU – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten menahan gaji gubernur dan DPRD yang hingga sekarang belum menetapkan APBD tahun anggaran 2015.

Direktur KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan, Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/6865/SJ tanggal 24 November 2014 menyebutkan bahwa daerah-daerah yang gagal menetapkan APBD dalam batas waktu yang diberikan, tidak boleh menerima gaji selama 6 bulan ke depan.

Menurut dia, hingga sekarang masih ada dua  Provinsi yang belum menetapkan RAPBD 2015 yakni Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh.  Bahkan hasil pemantauan KOPEL di lapangan menemukan khususnya Pemerintah DKI dan DPR hingga sekarang ini tidak memperlihatkan itikad baik untuk segera menetapkan APBD 2015.

Data  di DPRD DKI  Jakarta hingga  Senin  (5/1/2015) menunjukkan belum ada agenda pembahasan RAPBD 2015.  Akan ada rencana untuk membahas RAPBD tersebut  besok (hari ini, red) namun juga belum bisa dipastikan karena beberapa anggota DPRD  masih belum masuk kantor. Karena itu, gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Anggota DPRD DKI tidak boleh menerima gaji selama 6 bulan, terhitung mulai Januari hingga Juni 2015.


‘’Pemprov bersama DPRD sepertinya tidak memperlihatkan itikad baik untuk mempercepat penetapan APBD. Kemendagri harus konsisten memberi sanksi kepada mereka dengan melarang menerima gaji selama 6 bulan,’’ ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menambahkan, bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah jadwal penetapan APBD sejatinya bulan november tahun 2014 lalu.

Bahkan batas toleransi yang diberikan pemerintah adalah bulan desember tahun berjalan. Bila tidak, maka  sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/6865/SJ tanggal 24 November 2014, disebutkan bahwa daerah-daerah yang gagal menetapkan APBD dalam batas waktu yang diberikan maka tidak boleh menerima gaji selama 6 bulan ke depan.

‘’Kalau merujuk dengan surat edaran ini, maka kepala daerah dan DPRD sesuai dengan surat edaran ini tidak boleh terima gaji selama  6 bulan ke depan,’’ ujar Syamsuddin.

Syam menyebutkan, sanksi ini lebih bagus bila dibanding dengan sanksi yang diberlakukan Pemerintah Pusat selama ini dengan pemetongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK. Kalau sanksi dulu, Pemda tetap ogahan menetapkan APBD karena tidak berdampak pada dirinya. Malah masyarakat yang justru dirugikan bila DAU yang dipotong. Ini sanksi sekarang sudah lebih bagus.

Menurut Syamsuddin juga menjelaskan dampak yang timbul dengan keterlambatan penetapan APBD DKI Jakarta sesungguhnya merugikan langsung masyarakatnya. Bahkan dapat dianggap Pemerintah dan jajarannya  berkontribusi langsung memiskikan rakyatnya.

‘’APBD itu otorisasi parlemen. Tidak boleh ada transaksi keuangan tanpa melalui persetujuan DPRD. Oleh karenanya, bila mana APBD terlambat ditetapkan, maka dengan sendirinya menunda kesempatan masyarakat menikmati pembangunan,’’ jelasnya. (one)