Sediakan Rp 400 Juta untuk 19 PSK dan 39 Mucikari

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU – Setelah maju mundur, Lokalisasi Kedungbanteng di Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, positif ditutup tahun depan. Kepastian itu tampak dari adanya pembiayaan dalam APBD Ponorogo 2015 sebesar Rp 400 juta untuk menutup tempat prostitusi terbesar di seantero Madiun itu.

”Sudah dialokasikan dalam APBD (penutupan lokalisasi). Anggarannya masuk dinsosnakertrans (dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi) serta disperindagkop (dinas perindustrian perdagangan koperasi),” kata Kepala Badan Pe­rencanaan Pembangunan (Bappeda) Ponorogo Sumarno kemarin (29/12).

Menurut dia, kajian tim akademis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo merekomendasikan agar konsep penutupan Lokalisasi Kedungbanteng dirancang lebih matang. Pemkab diminta menyusun persiapan untuk mengentas pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikarinya. ”Penghuni lokalisasi perlu penanganan, diberi keterampilan, dan modal biar penutupan tidak sekadar seremoni,” paparnya.

Berdasar data yang dirilis Dinsosnakertrans Ponorogo, ada 187 PSK yang menghuni Lokalisasi Kedungbanteng. Sebanyak 19 PSK berasal dari Ponorogo dan 168 lainnya dari luar daerah. Selain itu, ada 39 mucikari yang selama ini menggantungkan hidup di lokalisasi yang berdiri sejak 1980 tersebut.


Dia mengungkapkan, dana ratusan juta dari APBD itu bakal digunakan untuk pendataan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan kucuran modal bagi 19 PSK asal Ponorogo dan 39 mucikari. ”Kalau yang dari luar daerah, kami koordinasikan dengan pemerintah asal PSK agar sama-sama ikut terbantu.”

Sumarno menyebutkan, lahan bekas lokalisasi itu akan dikembalikan ke pemerintah desa setempat. Pemkab sejatinya sudah membentuk tim penutupan Lokalisasi Kedungbanteng yang melibatkan lintas satker. Yakni, dinsosnakertrans, satpol PP, disperindagkop, serta bagian hukum. (aan/hw/mas/any)