240 Wanita Jawa Barat Diobral

Korban trafficking dipulangkan
Korban trafficking dipulangkan
Korban trafficking dipulangkan

POJOKSATU – Angka penjualan manusia ((human trafficking) di Jawa Barat menduduki peringkat pertama di Indonesia. Kasus human trafficking dari tanah Sunda sejak 2010-2014 mencapai 242 kasus.

Kebanyakan korban trafficking berasal dari Kabupaten Cianjur dan Indramayu. Pada 2014, korban trafficking dari Cianjur mencapai 35 orang, sedangkan dari Indramayu sekitar 20 orang.

Direktur RESIC (Research of Environment and Self Independent Capacity) Neng Hannah Hakim menyatakan, penyebab utama dari masalah trafficking adalah tingkat perekonomian korban yang rendah.

“Kasus ini terjadi akibat kemiskinan, pendidikan rendah, pernikahan dini yang diahiri dengan perceraian dan budaya yang mengakar pada masyarakat kita yakni menganggap anak perempuan sebagai aset keluarga,” kata Neng Hannah kepada wartawan, Jumat (26/12/2014).


Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, selama jangka waktu 2010-2014, kasus yang ditangani P2TP2A sebanyak 242 kasus trafficking.

Menurut Neng Hannah, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum tuntas dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Pemprov Jawa Barat sudah memiliki gugus tugas penanganan trafficking. Sekitar 55 instansi pemerintah, swasta, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergabung dalam gugus tugas ini namun belum maksimal,” katanya.

Permasalahan trafficking juga terkait erat dengan mafia perdagangan orang dengan berbagai modus. “Jadi memang butuh kerja keras semua pihak. Mulai dari Pemerintah daerah, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kepolisian, sampai Kementrian Tenaga Kerja, dan yang lainnya,” kata Neng Hannah.

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Dedeh Fardiah, menambahkan kekurangan Sumber Daya Manusia menjadi penghambat penuntasan masalah trafficking tersebut.

“Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam memenuhi pelayanan terhadap korban trafficking,” ujarnya. (tem/one)