Kurikulum 2013 Diterapkan Paling Lambat 2018

Buku kurikulum 2013 masih tetap didistribusikan
Buku kurikulum 2013 masih tetap didistribusikan
Buku kurikulum 2013 masih tetap didistribusikan

POJOKSATU – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan Kurikulum 2013 (K-13) dijalankan secara penuh atau serentak pada 2018. Keputusan itu lebih cepat dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang menentukan bahwa transisi dari Kurikulum 2006 ke K-13 sejatinya berjalan tujuh tahun, yakni mulai 2013 hingga 2020.

”Insya Allah masyarakat tidak perlu menunggu sampai tujuh tahun. Tetapi, kita juga tidak punya alasan untuk terburu-buru,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta, Senin (22/12). Mendikbud asal Kuningan, Jawa Barat, itu mengumumkan kebijakan tersebut di depan sejumlah kepala dinas pendidikan tingkat provinsi di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Pertemuan tertutup itu digelar untuk rapat koordinasi (rakor) persiapan implementasi kurikulum per Januari 2015. Sebagaimana diketahui, mulai Januari 2015, hanya ada 6.221 unit sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai pilot project implementasi K-13. Sekolah lainnya kembali menerapkan Kurikulum 2006.

Anies menjelaskan, keputusan sidang kabinet menyebutkan bahwa K-13 diimplementasikan di luar sekolah pilot project mulai tahun pelajaran 2015–2016. Namun, sampai saat ini Kemendikbud belum menetapkan berapa jumlah sekolah yang akan menjalankan K-13 pada Juni–Agustus 2015.


Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memaparkan, rentang waktu Januari hingga Juni 2015 dipakai Kemendikbud untuk menggeber pelatihan guru dan persiapan teknis implementasi K-13 lainnya. ”Di antara yang paling krusial adalah pendistribusian buku,” sebutnya.

Anies menerangkan, saat ini ada beberapa sekolah yang ingin melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa alasan. Di antaranya, ada sekolah swasta yang ingin tetap menjalankan K-13 karena sudah telanjur membeli buku untuk satu tahun. Kasus-kasus seperti itu, tegas Mendikbud, sejatinya tidak dianjurkan. Tetapi, jika terpaksa, akan dilakukan evaluasi apakah sekolah tersebut benar-benar siap melanjutkan implementasi K-13. ”Kita tetap pada prinsip bahwa sekolah yang baru menjalankan K-13 selama satu semester untuk berhenti dulu. Kembali ke Kurikulum 2006. Karena kita akan evaluasi K-13,” jelas dia.

Anies menambahkan, Kemendikbud tidak ingin peserta didik dan guru menjalankan K-13 yang belum diuji dan diperbaiki. Sekolah yang ngeyel ingin melanjutkan K-13, tutur Anies, mesti menanggung konsekuensinya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengungkapkan, dalam pertemuan itu ada dinas pendidikan provinsi yang setuju dan tidak setuju atas kebijakan pemberlakuan K-13 secara terbatas lagi. Yang setuju implementasi K-13 kembali terbatas antara lain adalah Provinsi Kalimantan Selatan. ”Mereka setuju selama penundaan ini dipakai untuk evaluasi implementasi K-13,” ucap Ibnu. Evaluasi tersebut terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, kesiapan buku, serta kemampuan teknis guru mengajar berdasar K-13.

Sementara itu, ada juga perwakilan provinsi yang keberatan dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas mulai Januari nanti. Di antara yang menolak adalah Jawa Timur dan Jogjakarta. Ibnu mengatakan, belum ada keputusan dari Kemendikbud apakah mengabulkan atau tidak tuntutan dari Jawa Timur. Seperti diketahui, provinsi yang dipimpin Gubernur Soekarwo tersebut meminta tetap menjalankan K-13 di semua sekolah.

Pada intinya, jelas Ibnu, pertemuan dengan dinas pendidikan itu bertujuan merumuskan petunjuk teknis (juknis) implementasi kurikulum Januari nanti. Sebab, banyak pemda yang mengeluh belum ada ketetapan juknis implementasi K-13. Baik di sekolah pilot project maupun di sekolah yang lain. (wan/c9/kim)