Menteri BUMN Larang Karyawan Berjilbab, MPR Meradang

Hhidayat Nurwahid
Hhidayat Nurwahid
Hhidayat Nurwahid
Hidayat Nurwahid

POJOKSATU— Wacana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno melarang karyawannya memakai jilbab, membuat Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meradang.

Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Rini Soemarno segera menjelaskan wacana pelarangan jilbab bagi karyawan BUMN. Pasalnya, kebijakan itu kontroversial karena tak terkait dengan kinerja karyawan.

“Harus diklarifikasi dari menteri BUMN, supaya tidak menimbulkan keresahan dan menganggu konsentrasi mereka dalam bekerja. Menteri BUMN harus klarifikasi,” ujar Hidayat Nurwahid, Kamis (18/12/2014).

Mantan Ketua MPR RI itu meminta DPR RI segera memanggil Rini guna menjelaskan kebijakan tersebut. “Secara prinsip kalau ada penjelasan dari menteri baik iya atau tidak. Kontroversi ini harus diselesaikan DPR. Penting segera memanggil bu menteri untuk segera dikoreksi,” imbuhnya.


Hidayat menjelaskan, Rini seharusnya mengatur cara berpakaian yang pantas dan menunjang kinerja serta bagaimana meningkatkan profesionalisme karyawan.

Menurutnya, yang mesti diatur itu bagaimana karyawan profesional, bisa memenuhi target kementerian, tidak membolos. “Harusnya fokus di situ,” katanya.

Ia mengaku sangat kecewa jika Rini terbukti benar membuat kebijakan larangan mengenakan jilbab. “Secara prinsip kalau itu benar, saya menyesalkan dan menolak. Harusnya yang diperhatikan para menteri ialah meningkatkan kinerja para pegawai.”

Menurut dia, pelarangan jilbab bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM) terutama tekait kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Sebelumnya sempat ramai dibicarakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno melarang pegawainya menggunakan jilbab panjang. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Ia memposting sejumlah kriteria rekruitmen PNS di Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung. (one)