Ini Penjelasan BUMN Soal Larangan Berjilbab

Aturan laragangan berjilbab di Kementerian BUMN
Aturan laragangan berjilbab di Kementerian BUMN
Aturan larangan berjilbab di Kementerian BUMN

POJOKSATU – Wacana larangan berjilbab panjang bagi karyawan perempuan di Kementerian BUMN, mendapat reaksi negatif dari sejumlah kalangan, tak terkecuali Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Politisi PKS itu meminta Menteri BUMN segera mengklarifikasi wacana tersebut.

Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi, membantah adanya aturan pelarangan berjilbab panjang di Kementeriannya. Menurut Faisal, Menteri BUMN Rini Soemarno tidak pernah mencetuskan kebijakan tersebut.

“Saya saja baru dengar hal ini. Ibu (Menteri) juga tidak pernah bicara seperti itu. Saya mendampingi beliau setiap hari,” ungkap Faisal.

Menurutnya, segala persyaratan untuk menjadi pegawai di Kementerian BUMN diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).


“Kami hanya unit pelaksana, untuk spesifikasi dari Kemen PAN dan RB. Kemarin saja kami minta bagian arsip dari D3, namun dari Kemen PAN dan RB standarnya S1. Jadi bukan kami yang berwenang,” ujarnya.

Sebelumnya sempat ramai dibicarakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno melarang pegawainya menggunakan jilbab panjang. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Ia memposting sejumlah kriteria rekruitmen PNS di Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung. (one)