Politik Burung Unta di Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meninggalkan ruang rapat usai menutup rapat pleno persiapan Munas Golkar, Senin (24/11/2014) di DPP Golkar. Rapat diteruskan Selasa karena situasi tidak kondusif--FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meninggalkan ruang rapat usai menutup rapat pleno persiapan Munas Golkar, Senin (24/11/2014) di DPP Golkar. Rapat diteruskan Selasa karena situasi tidak kondusif–FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

POJOKSATU – Pertarungan dua gerbong politik di tubuh Partai Golkar makin menguat dan mulai menjalar ke tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD). Konflik yang semula dinilai terjadi hanya di tingkatan elitis ini, kini sudah mulai mengganggu soliditas partai berlambang beringin di tubuh fraksi DPR dan daerah.

Karena itu, politikus senior Partai Goklar Hajriyanto Y Thohari menilai perpecahan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono harus segera dikahiri, karena Golkar butuh soliditas untuk bisa menghadapi wacana penggunaaan hak interpelasi, Perppu Pilkada, dan lain-lainnya.

“Saya khawatir tidak lama lagi bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II. Padahal mereka dulu mencibir analisis saya dengan mengatakan “tidak ada perpecahan dalam PG”. Faktanya mereka tanpa sadar telah melakukan “politik burung unta” dengan menyembunyikan fakta terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan,” ujar Hajri kepada wartawan, Kamis, (11/12).

Menurut mantan Wakil Ketua MPR RI ini, yang terjadi saat ini adalah adu kuat politik antara kubu Ical dan Agung Laksono. “Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto. Ini berbahaya karena semakin membuat rumit persoalan. Mereka berprinsip yang penting secara de facto kubu mereka hadir dan eksis di medan politik,” tandasnya.


Karena itu, Hajri menyarankan, kedua kubu harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi. Bagaimanapun, peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi. “Saya minta sesepuh PG yang benar-benar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu. Jika keduanya tidak mau juga islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan menggelar munas rekonsiliasi,” tandasnya.

Ditegaskan, munas rekonsiliasi adalah jalan keluar yang bisa dilakukan untuk kembali menyatukan Golkar. Salah satu syaratnya, kata Hajri, kepanitian munas rekonsiliasi harus benar-benar independen. “Bahkan kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP PG hasil rekonsiliasi. Ini agar tidak ada konflik kepentingan,” papar mantan Ketua DPP itu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Jakarta Agung Laksono memastikan pihaknya membuka ruang pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie. “Kalau itu, ya pasti,” ujar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (11/12).

Agung juga menyatakan, wacana pertemuan dua kubu itu tidak memerlukan syarat. Menurut dia, asalkan kedua kubu saling menghargai dan menghormati, tentu wacana tersebut bisa direalisasikan. “Tidak pakai syarat-syaratan, asal sama-sama menghormati dan menghargai,” tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat, menemui Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas IX Jakarta, Yorris Raweyai, di kantor DPP Golkar. MS Hidayat berinisiatif menyelesaikan permasalahan yang memecah internal Golkar.

Dijelaskannya, dalam pertemuan dengan Yorris yang berlangsung sekitar 45 menit dan tertutup itu, diupaya untuk menyudahi konflik internal. Dia menyatakan, hasil akhirnya belum tercapai, tetapi sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
“Bahwa sekarang ada masalah, tidak menghalangi kami bersilaturahim, mencoba membicarakan bagaimana membuat Partai Golkar ini selesai masalahnya dan jadi keluarga besar yang kuat,” katanya. (dms)