KPK Telusuri Dugaan Penyerobotan Lahan KAI

Aksi demonstrasi di depan gedung KPK
Aksi demonstrasi di depan gedung KPK
Aksi demonstrasi di depan gedung KPK

POJOKSATU – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi membenarkan pihaknya kini tengah melakukan pengkajian terhadap sejumlah aset negara yang selama ini diduga telah diserobot sejumlah pihak, termasuk terhadap lahan PT KAI di Jalan Jawa, Medan. Pelacakan dilakukan setelah sebelumnya KPK menjalin kerja sama dengan PT KAI.

“Ada program PT KAI dengan KPK untuk menelusuri asset-aset negara yang diduga diserobot pihak-pihak tertentu. Bukan hanya di Medan, tapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (10/12).

Meski begitu saat ditanya apakah benar KPK bersama PT KAI akan berkunjung ke DPRD Medan, Senin (15/12), Johan mengaku belum memeroleh informasi tersebut. Demikian juga terkait rencana kunjungan yang disebut guna memaparkan kondisi lahan yang di atasnya kini berdiri bangunan Centre Point, milik PT Agra Citra Karisma (ACK), Johan menyatakan perlu mengecek terlebih dahulu ke kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

“Kebetulan saya saat ini masih berada di Yogyakarta. Jadi belum memeroleh informasi terkait rencana tersebut. Nanti coba saya cek terlebih dahulu ya,” katanya.


Menurut Johan, kerja sama PT KAI dengan KPK telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Di mana KPK berperan mengkaji sejauh mana kemungkinan lahan-lahan yang selama ini diketahui milik negara. Nantinya dari hasil pengkajian, KPK akan mengeluarkan rekomendasi.

Misalnya terkait lahan di Jalan Jawa, ketika hasil kajian memerlihatkan adanya dugaan penyerobotan, KPK kata Johan tidak hanya mengeluarkan rekomendasi pada PT KAI. Tapi juga terhadap pihak-pihak terkait lainnya, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Ini program sudah lama, jadi kita melakukan kajian. Apakah memang ada lahan yang diserobot. Tidak hanya ke Medan, tapi juga daerah-daerah lain, kajian yang sama juga kita lakukan. Hasilnya, rekomendasi tidak hanya kita serahkan ke KAI, tapi juga pihak-pihak terkait lain. Ini memang bagian dari tugas divisi pengawasan,” katanya. (gir/jpnn)