Ical Berbalik Haluan, Gerindra Mendukung

engurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali. Foto Jawa Pos/pojoksatu.id
engurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali. Foto Jawa Pos/pojoksatu.id
Pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali. Foto Jawa Pos/pojoksatu.id

POJOKSATU – Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mendadak berubah haluan dengan mendukung Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Padahal, dalam Munas Partai Golkar di Bali, Aburizal alias Ical menyatakan menolak Perppu Pilkada.

Ical melalui akun twitternya menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali yang kini mendukung Perppu Pilkada.

Ical mengakui memang ada kesepakatan yang dibuat antara enam partai untuk mendukung Perppu Pilkada, juga untuk bekerja sama dalam menentukan kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Dlm kesepakatan itu, pd pasal 2 menyatakan: Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada,” kicau Ical.


Selain Golkar, Gerindra juga menyatakan tidak akan mengkhianati perjanjian dengan SBY. Karena itu, Gerindra akan mendukung Pilkada Langsung.

Waketum Gerindra Fadli Zon membantah anggapan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) mengingkari kesepakatan dengan SBY soal Perppu Pilkada. Fadli menegaskan sekarang KMP mendukung Perppu, sikap baru disampaikan saat voting di DPR.

“Kita teken juga bersama-sama dengan Pak SBY dan yang lain-lain. Jangan dilihat seperti itu. Belum ada (yang ingkar janji). Ingkar janji itu kalau pas voting itu ternyata tidak jadi,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Fadli menegaskan bahwa saat ini KMP masih mendukung Perppu Pilkada langsung, sesuai perjanjian dengan SBY. Sikap Golkar pun disebut hanya rekomendasi Munas yang merupakan aspirasi dari daerah.

“Kita kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu. Belum ada perubahan sih,” ucap Wakil Ketua DPR ini.

Namun, Fadli tak bisa memastikan dukungan itu permanen. Menurutnya, sikap sebenarnya baru terlihat saat voting di DPR.

“Kita ini kan sekarang mendukung Perppu. Nah, nanti DPR akan memutuskan menerima atau menolak,” ujarnya. (one)