Wakil Rakyat Dukung K13 Dihentikan Menyeluruh

ilustrasi sekolah
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU– Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) mendapat dukungan dari Wakil Rakyat di Sulawesi Selatan. Bahkan Kemendikdas didesak menghentikan secara total karena mayoritas daerah dinilai belum siap melaksanakan sistem pendidikan ini.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Enre Cecep Lantara mengatakan selama ini penerapan K13 ini memang membingungkan masyarakat. Belum lagi secara infrastruktur belum siap. “Sebenarnya masih banyak guru yang belum siap mengajarkan K13 ini, termasuk mereka yang sudah ikut pelatihan. Itu karena pelatihannya singkat dan dipercepat. Jadi gurunya belum benar-benar siap,” kata Enre Cecep, Selasa (9/12).

Selain itu distribusi buku yang lamban juga dinilai sebagai pemborosan. Alasannya, negara sudah mengeluarkan dana besar untuk mencetak buku panduan K13 guru dan siswa. Namun karena lambat tiba di sekolah sehingga tidak digunakan secara maksimal.

“Bayangkan, ada sekolah yang menerima buku semester I kurang dari sebulan lalu, sementara pekan ini sudah masuk ujian semester. Masa buku satu semester cuma dipelajari dalam sebulan, kan tidak efektif,” kritiknya.


Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini sangat mendukung langkah Mendikdas menghentikan K13. Namun Cecep menggaris bawahi ujicoba di sejumlah sekolah yang diminta tetap melanjutkan. “Harus dihentikan total, menyeluruh. Mau cetak generasi penerus bangsa kok pakai coba-coba. Bangsa kita bukan bangsa coba-coba,” tegasnya.

Diakuinya, penghentian ini memang berimbas pada mubazirnya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk persiapan K13. Namun di sisi lain penghentian K13, bisa menjawab kebingunan masyarakat selama ini.

Masalah K13 ini, lanjut Dia, harus jadi pelajaran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Sebelum kebijakan itu diambil harus dipertimbangkan dan disiapkan perangkatnya secara matang sehingga bisa terlealisasi dengan baik.

“Saya mendukung penghentian ini. Sementara itu, pemerintah wajib menyiapkan formulasi yang lebih baik, yang cocok dengan karakter bangsa kita. Intinya harus disiapkan dengan matang,” pungkasnya.(fat)