POJOKSATU.ID- Sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini mencatat lonjakan harga komoditas pangan pokok.

khususnya telur dan ayam ras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi untuk pangan bergejolak.

mencapai 6,44 % year-on-year pada September 2025. 

Baca Juga: Biar tak jadi Sarang Kelalawar, Dedi Mulyadi Pilih Suntik Bandara Kertajati Rp100 Miliar, CPNS yang Kena Imbas

Menanggapi fenomena ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan.

Bahwa kenaikan harga tersebut bisa dipahami sebagai “dampak” dari MBG.

Bukan hanya sebagai beban bagi konsumen, melainkan sebagai indikator bahwa program menyentuh banyak orang. 

Baca Juga: ASN Jabar Siap Puasa Dinas pada Tahun 2026, KDM Gencarkan Hemat Anggaran Demi Pembangunan Rakyat

“Memang, karena kita mengejar makan bergizi (MBG). Perlu jutaan telur, perlu jutaan ayam. Dampaknya memang agak-agak naik,” ujar Zulhas di Jakarta (1/11/2025)

Dengan kata lain, dari perspektif kebijakan.

Lonjakan permintaan bahan pangan akibat MBG dianggap bukti bahwa program ini aktif dan melibatkan banyak pihak.

Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup pelajar, ibu hamil, balita, hingga kelompok rentan. 

Dari sisi permintaan, pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan dalam skala besar.

Misalnya 368 ribu ton telur per tahun senilai sekitar Rp 11 triliun, 663 ribu ton daging ayam senilai sekitar Rp 26,5 triliun.

Hingga beras 2,3 juta ton senilai sekitar Rp 31 triliun. 

Baca Juga: Erni Yuniati Dosen Akper Bungo Aktif di Instagram dan Facebook, Sudah Lama Kenalan dengan Pelaku

Artinya rantai produksi dari peternak, distributor, hingga pasar rakyat ikut bergerak.

Bahkan pemerintah menilai MBG bukan hanya soal gizi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.

Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga pangan tentu menjadi kekhawatiran karena efek daya beli.

Baca Juga: Tunjangan Guru 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek dan Proses Penyalurannya di Info GTK

Namun, pemerintah mengajak untuk melihat sisi lain kenaikan justru menunjukkan bahwa peternak dan pelaku pangan lokal mulai “terserap”.

Dalam pernyataannya, Zulhas menyebut bahwa di Jawa Barat misalnya, harga telur dan ayam melonjak hampir 10 % karena efek MBG.

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kenaikan harga yang terlalu cepat tanpa peningkatan produksi bisa menjadi beban jangka pendek.

Baca Juga: Biar tak jadi Sarang Kelalawar, Dedi Mulyadi Pilih Suntik Bandara Kertajati Rp100 Miliar, CPNS yang Kena Imbas

Misalnya, target produksi yang tertinggal bisa memperpanjang periode stabilisasi harga.

Di satu sisi MBG menghadirkan peluang besar pemenuhan gizi, pemberdayaan peternak & UMKM pangan, penguatan ekonomi lokal.

Namun di sisi lain ada tantangan logistik, rantai pasok, dan risiko inflasi jangka pendek.

Pemerintah menyadari bahwa tidak bisa langsung menurunkan harga komoditas saat ini karena kebutuhan sangat besar. 

Karena itu, strategi jangka menengah diperlukan memperkuat produksi, distribusi, memperluas sentra bahan pangan.

Baca Juga: Tunjangan Guru 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek dan Proses Penyalurannya di Info GTK

Serta menjaga agar harga tetap terkendali tanpa melemahkan inti program MBG.

Mengapa Kenaikan Harga Ini Bisa Dilihat Positif?

Meski ada kenaikan pangan tetap ada sisi positif di dalamnya.

1. Permintaan tumbuh  Saat penerima program meningkat.

Baca Juga: Purbaya Ubah Uang Korupsi jadi Beasiswa,Rp13 Triliun Dana Sitaan Korupsi Dilarikan ke Pendidikan

kebutuhan telur/ayam ikut naik, menunjukkan program berjalan.

2. Efek ke peternak dan UMKM, Dengan permintaan yang nyata, pelaku lokal bisa mendapatkan pasar yang stabil.

3. Mendorong rantai pangan nasional

Baca Juga: Lulus PPG, Tapi Tak Kunjung Diangkat ASN, Antara Harapan, Realita, dan Pilihan Bertahan!

Program besar ini mengajak produsen kecil dan menengah untuk ikut naik kelas, yang selama ini sering kesulitan pasar.

Sebagai contoh, MBG diperkirakan bisa menggairahkan ekonomi pangan lokal hingga Rp 86 triliun per tahun.

Jika semua komoditas terkait berjalan optimal.

Jika pemerintah dan pelaku industri pangan bisa menjaga keseimbangan antara “menyerap” dan “menstabilkan”

Maka MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam pembangunan gizi, ekonomi rakyat, dan kemandirian pangan nasional.***