POJOKSATU.id - Yusril Ihza Mahendra meminta para pembuat film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memberikan penjelasan terkait makna judul film yang belakangan menjadi polemik di berbagai daerah.
Menurut Yusril, judul film tersebut berpotensi menimbulkan banyak tafsir dan dinilai cukup provokatif di tengah situasi yang sedang berkembang.
Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons maraknya pembubaran kegiatan pemutaran film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Dugaan Child Grooming Kepsek SMK Letris Pamulang Viral, Yayasan Ambil Langkah Tegas
Yusril Soroti Keterbukaan Pembuat Film
Yusril mengatakan keterbukaan tidak hanya harus ditunjukkan pemerintah, tetapi juga para seniman, penulis skenario, hingga produser film.
“Kalau pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa berlindung di balik kekuasaan.
Baca Juga: Didik J Rachbini Sebut Nadiem Masuk 'Kubangan Politik Abu-abu', Bandingkan dengan Mark Zuckerberg
Namun di sisi lain, pegiat seni juga tidak bisa semata-mata berlindung di balik kebebasan berekspresi.
“Pada saat yang sama, seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” katanya.
Pemerintah Klaim Tak Pernah Larang Pemutaran Film
Meski begitu, Yusril memastikan pemerintah tidak pernah menginstruksikan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.
Baca Juga: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Deretan Artis hingga Figur Publik Ramai Bersuara
Ia menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, kebebasan berekspresi tetap harus disertai tanggung jawab moral terhadap publik.
“Tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” ucapnya.
Sebut Judul Film Kontroversial
Yusril juga menilai kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua yang disampaikan dalam film dokumenter merupakan hal yang wajar.
Meski demikian, ia menilai terdapat sejumlah narasi provokatif dalam film tersebut.
“Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” lanjutnya.
Baca Juga: Duel Sesama Anggota TNI AD di Kafe Panhead Palembang, Pratu PS Tewas Ditembak Sertu RN
Soroti PSN dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua
Film dokumenter Pesta Babi diketahui mengangkat isu dampak ekspansi industri dan proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat di Papua.
Film berdurasi sekitar 90 menit itu menyoroti persoalan hilangnya hutan adat, pangan tradisional, hingga ruang hidup warga lokal di sejumlah wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Belakangan, pemutaran film tersebut memicu polemik setelah beberapa kegiatan nobar di kampus maupun ruang publik disebut mengalami pembubaran atau pengawasan aparat. ***
