POJOKSATU.id – Di antara hiruk-pikuk menu bergizi yang disediakan oleh ­­Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tersembunyi ironi yang jarang terungkap.

Sejumlah petugas lapangan justru harus “menunggu makan” karena gaji mereka belum cair.

 

Petugas lapangan sebagai ujung tombak

Baca Juga: Guru Wajib Punya NUPTK Aktif Kalau Mau Cair TPG 2026, Cek Cara Daftarnya di Sini!

Program MBG digulirkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak-sekolah dan kelompok rentan.

Namun, para petugas yang menjalankan di lapangan  seperti anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tenaga ahli gizi (AG) dan akuntan pendamping (AK)  kini menghadapi realita keterlambatan pembayaran yang memengaruhi keseharian mereka.

Baca Juga: Bantuan UMKM Kok Jadi Kasus? Rp9 Miliar Mesin Jahit Kini Diselidiki Kejari Jakarta Timur

 

Apa yang terjadi?

BGN mengakui pembayaran gaji petugas MBG tertunda.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa penyebabnya bukan karena kekurangan anggaran.

Baca Juga: Wagub Banten Dimyati Minta DPRD Selaras dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah

Melainkan “murni masalah teknis/administratif” yang memakan waktu karena harus memverifikasi data puluhan ribu petugas.

Menurut keterangan BGN, khususnya petugas SPPI Batch III dan sebagian AG/AK yang belum berstatus PPPK menjalani penyesuaian administrasi

Sedangkan SPPI Batch I & II yang sudah berstatus PPPK tidak mengalami hambatan. 

 

Angka dan sorotan publik

Dalam pernyataannya disebut bahwa proses verifikasi mencakup “sekitar 30.000 petugas SPPI” dan “puluhan ribu petugas AG/AK”.

Baca Juga: Bantuan UMKM Kok Jadi Kasus? Rp9 Miliar Mesin Jahit Kini Diselidiki Kejari Jakarta Timur

Keluhan tersebut juga viral di media sosial unggahan di akun resmi BGN dipenuhi komentar petugas yang mempertanyakan kapan gaji mereka dibayarkan. 

 

Dampak di lapangan


Di balik statistik dan verifikasi administratif, ada kisah manusia yang berjuang petugas harus menunggu gaji untuk membayar kebutuhan keluarga, transportasi ke lokasi, atau bahan operasi lapangan.

Sementara itu, perlambatan administrasi ini bisa menurunkan semangat pelaksanaan tugas mereka padahal keberhasilan program bergantung pada motivasi petugas di garis depan.

 

Janji penyelesaian & tantangan ke depan

Baca Juga: Berani Lawan Kolonial demi Rakyatnya? Sultan Bima XIV Kini Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2025!

BGN telah berjanji untuk melakukan rapel pembayaran penuh pada pekan ini

Telah menginstruksikan agar seluruh unit pembuat komitmen lebih proaktif agar peristiwa serupa tak terulang.

Meski demikian, fakta bahwa banyak petugas sudah menunggu gaji menjadi sinyal bahwa sistem administratif untuk program berskala nasional seperti MBG masih perlu diperkuat.

Terutama dalam hal transparansi, sinkronisasi data, dan kecepatan pencairan dana.

Baca Juga: Berani Lawan Kolonial demi Rakyatnya? Sultan Bima XIV Kini Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2025!

Mengapa ironi ini terasa?

Program MBG yang idealnya menjadi garansi pemenuhan gizi bagi anak-sekolah, ternyata di baliknya ada petugas yang harus menahan haknya sendiri.

Saat tugas utama mereka adalah memastikan bahwa anak-sekolah “makan bergizi”.

Realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa petugasnya sendiri belum menerima bagian dari ‘bergizi’.

Baca Juga: TP PKK Banten Salurkan Bantuan Dapur untuk Korban Puting Beliung Anyer: Dorong Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga

Kondisi ini bukan hanya soal administrasi  tetapi juga soal kepercayaan

Efektivitas program, dan penghargaan terhadap tenaga pelaksana yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung program.***