POJOKSATU.id, KARAWANG - Akibat kurang tanggapnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terhadap keluh kesah masyarakat di wilayah Karawang Utara dengan rusaknya ruas jalan Tanjungpura - Rengasdengklok yang tak kunjung diperbaiki secara permanen, sehingga sekelompok warga Kecamatan Rengasdengklok berinisiatif gotong royong memperbaiki serta menutup lubang-lubang jalan.
Menanggapi hal itu, Ketua Karawang Utara Bergerak Anggadita atau yang biasa disapa Angga The Raka, menurutnya, membutuhkan peran aktifnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk memperhatikan rusaknya ruas jalan Tanjungpura - Rengasdengklok agar segera diperbaiki secara permanen.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Bupati Karawang harus melek, rusaknya jalur jalan Tanjungpura - Rengasdengklok katanya itu kewenangan provinsi, tetapi kami dari warga Kecamatan Rengasdengklok menginginkan peran aktifnya Bupati Karawang untuk memperhatikan dan merealisasi perbaikan secara permanen jalan tersebut," kata Angga kepada Pojoksatu, Kamis (02/03/2023).
Ia juga mengungkapkan pergerakan aksi sosial dengan memperbaiki jalan yang rusak dan menutup jalan yang berlubang sebagai bentuk protes keras masyarakat Kabupaten Karawang.
"Kami melakukan aksi pergerakan ini murni dari hati nurani kami sebagai masyarakat Kecamatan Rengasdengklok, akan tetapi Pemkab Karawang khususnya Bupati Karawang jangan hanya melempar bola dengan mengatakan itu kewenangan Pemprov bukan kewenangan Pemda," katanya.
Sementara itu, Syarif Husen salah seorang aktivis muda asal Rengasdengklok, mengaku merasa miris melihat peran dari Pihak Dinas Bina Marga Pemprov Jawa Barat yang lambat memperbaiki ruas jalan Tanjungpura - Rengasdengklok yang rusak dan berlubang.
"Kalau bicara inisiasi gerakan ini memang saya gerakan secara spontanitas saja karena kekhawatiran dan miris melihat peran tanggungjawab pihak dinas bina marga provinsi Jabar yang lambat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara jalan tersebut. Selain itu saya juga merasa prihatin atas banyaknya dan bertambahnya angka kecelakaan baik yang tunggal maupun adu domba. Terkhusus kecelakaan yang tunggal biasanya itu mereka yang menghindari lubang atau terperosok dalam lubang karena genangan air," ungkapnya.
Kemudian, Syarif Husen juga mengatakan pergerakan ini sebagai bentuk protes dari masyarakat kabupaten Karawang yang menginginkan perbaikan jalan secara permanen. Ia juga menyayangkan lambatnya respon dari Pemkab Karawang ataupun Pemprov Jawa Barat terhadap kerusakan jalan tersebut.
"Saya juga berharap ini jadi gamparan keras bagi pemkab maupun pemprov Jabar dalam hal ini dinas bina marga sebagai penanggungjawab jalan tersebut karena kelalaian dan apatisme terhadap peran dan tanggungjawab mereka, Walaupun saya tahu proses lelang memang sudah terjadi dan sedang berproses namun sangat saya sayangkan ketika pembiaran ini berlarut-larut sehingga menambah kerusakan dan banyaknya jalan berlubang," tuturnya.
Selain itu, Ia juga berpesan anggaran sebesar 10 Milyar yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat tidak untuk pemeliharaan saja yang bersifat sementara dengan tidak sesuai dengan janji politik Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dengan Program Jalan Mulus (Jamu).
"Dan pesan saya juga untuk anggaran 10M yang Pemprov gelontorkan untuk jalan proklamasi atau jalan Tanjungpura - Rengasdengklok memohon dengan sangat tidak untuk perbaikan yang sifatnya pemeliharaan saja seperti tambal sulam. Dan dirasa program atau janji politik RK dan UU perihal Jamu jalan mulus tersebut hanya angan-angan saja tidak sesuai dengan janjinya, jika nantinya jalan tersebut hanya d tambal sulam," pungkasnya. (Yusup/Pojoksatu)
