POJOKSATU.id - Pemadaman listrik berkepanjangan pascabanjir besar di Aceh memunculkan gelombang kemarahan warga.
Di pengungsian, di rumah yang terendam lumpur, hingga di media sosial, satu tuntutan yang sama terus terdengar
Presiden Prabowo diminta mencopot Direktur Utama PLN karena dinilai gagal memulihkan layanan listrik di tengah bencana.
Baca Juga: Ramai Isu Surat ke Dua Lembaga PBB, Mualem Tegaskan Tidak Tahu Apa-apa dan Sebut Salah Paham
“Sudah waktunya Pak Prabowo menunjukan sikap tegas, pejabat tak kompeten dan sering memberi data keliru dari lapangan dicopot. Agar menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya,”
Qusthalani, salah satu korban banjir di Desa Matang Ubi, Kabupaten Aceh Utara, mengatakan hal itu pada Selasa (16/12/2025), dikutip PojokSatu.id dari Kompas.com.
Kemarahan itu muncul setelah berbagai daerah di Aceh masih gelap total hingga lebih dari dua pekan.
Padahal, listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi warga untuk mendapatkan air bersih.
Kemduian mengoperasikan pompa, berkomunikasi, hingga menjalankan layanan kesehatan darurat.
Pemadaman berkepanjangan membuat banyak pengungsi bergantung pada genset seadanya.
Baca Juga: Ramai Isu Surat ke Dua Lembaga PBB, Mualem Tegaskan Tidak Tahu Apa-apa dan Sebut Salah Paham
Di Kabupaten Aceh Timur, BPBD mencatat 10.715 rumah dan fasilitas umum rusak, memperlihatkan betapa luasnya dampak banjir 26 November 2025.
Infrastruktur yang porak-poranda itu ikut mempersulit pemulihan jaringan listrik, termasuk akses petugas ke lokasi kerusakan.
Namun bagi warga, alasan teknis tidak cukup untuk meredakan kekecewaan.
Gelombang tuntutan agar Presiden Prabowo mencopot Dirut PLN muncul dari berbagai kelompok masyarakat.
Beberapa organisasi dan aktivis menyatakan kegagalan PLN menjaga keandalan listrik dalam situasi darurat telah menyebabkan penderitaan tambahan bagi warga.
Permintaan itu disuarakan secara terbuka melalui media daring dan laporan lapangan.
Kemarahan semakin membesar setelah Dirut PLN akhirnya meminta maaf kepada publik.
PLN mengakui bahwa informasi sebelumnya mengenai progres pemulihan jaringan yang disebut telah mencapai 93 persen ternyata keliru.
Koreksi tersebut memicu reaksi negatif karena dianggap menunjukkan lemahnya akurasi komunikasi publik di tengah krisis.
Warga menilai salah informasi membuat harapan palsu di saat mereka membutuhkan kepastian.
Baca Juga: Ramai Isu Surat ke Dua Lembaga PBB, Mualem Tegaskan Tidak Tahu Apa-apa dan Sebut Salah Paham
Di sisi lain, PLN menyebut kerusakan jaringan transmisi sebagai salah satu faktor utama lambatnya pemulihan.
Sejumlah menara dan jalur distribusi rusak akibat arus banjir.
Akses menuju wilayah terdampak pun terhambat karena jalan dan jembatan rusak, membuat perbaikan membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Meski demikian, bagi sebagian warga, pemadaman panjang tetap tidak bisa diterima.
Kondisi Aceh memang sangat memprihatinkan. Di Nagan Raya saja, lebih dari 25.600 warga terdampak banjir bandang.
Memaksa ribuan orang mengungsi dan hidup tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala.
Baca Juga: Ramai Isu Surat ke Dua Lembaga PBB, Mualem Tegaskan Tidak Tahu Apa-apa dan Sebut Salah Paham
Sementara itu, di Aceh Singkil, logistik bantuan bahkan sempat dilaporkan menipis karena distribusi terhambat.
Pemadaman listrik memperburuk keadaan dengan mengganggu komunikasi dan pasokan air bersih.
Di tengah situasi itu, desakan pencopotan Dirut PLN menjadi simbol dari hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan perusahaan mengelola krisis.
Baca Juga: Ramai Isu Surat ke Dua Lembaga PBB, Mualem Tegaskan Tidak Tahu Apa-apa dan Sebut Salah Paham
Warga menilai pemulihan listrik seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan.
Mereka juga mengkritik lambatnya solusi darurat, seperti penambahan genset besar ke zona pengungsian atau pembukaan jalur logistik khusus untuk perbaikan infrastruktur listrik.
Pemerintah pusat sendiri telah turun tangan.
Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada warga Aceh.
Ia mengakui bahwa pemulihan listrik belum merata dan menyatakan pemerintah terus bekerja keras mempercepat perbaikan.
Namun pernyataan itu belum cukup menahan gelombang kritik, terutama dari warga yang telah hidup dalam gelap selama berminggu-minggu.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah berikutnya.
Apakah Presiden akan mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan PLN, atau menunggu evaluasi menyeluruh dari kementerian teknis?
Yang jelas, tuntutan warga Aceh menandai fase baru dalam relasi publik dengan pengelola layanan vital. Mereka meminta akuntabilitas, bukan sekadar janji.
Sementara perbaikan jaringan masih berjalan, warga berharap listrik segera pulih sepenuhnya.
Bagi mereka, kembali terang bukan hanya soal penerangan, tetapi pemulihan harapan setelah dilanda bencana besar.***
