POJOKSATU.ID - Komisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri (wamen) ikut berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai tahun 2026.
Usulan tersebut muncul setelah Komisi II menilai bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN tidak boleh berhenti.
Pada perpindahan pegawai semata, melainkan juga harus disertai perpindahan fungsi-fungsi pemerintahan secara menyeluruh.
Baca Juga: TPG TW 4 Cair Tidak Sama? Jika Hanya 2 Bulan, Ini Tanda Daerah Anda Kekurangan Pagu
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut bahwa perpindahan tersebut membutuhkan komitmen struktural dari seluruh pejabat tinggi negara.
Menurutnya, tidak logis jika hanya wapres yang pindah sementara para wakil menteri tetap berkantor di Jakarta.
“Wapres ya, wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” ujar Rifqi, menegaskan perlunya struktur pemerintahan berjalan penuh di pusat pemerintahan baru.
Rifqi menilai efektivitas pemerintahan tidak akan tercapai bila perpindahan dilakukan secara setengah hati.
Ia mengibaratkan dengan teori populer “ustaz Bey”, bahwa lebah hanya akan mengikuti pemimpinnya bila sang pemimpin lebih dulu berpindah sarang.
“Kalau bicara efektivitas pemerintahan, tidak cukup memindahkan orangnya, tapi juga fungsi. Lebah itu ikut pindah kalau pemimpinnya pindah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemindahan ASN bukan sekadar menjalankan mandat regulasi.
Tetapi juga memastikan layanan pemerintahan tidak terfragmentasi antara Jakarta dan IKN.
Dalam forum yang sama, Rifqi sempat melontarkan kelakar kepada anggota Komisi II untuk memberikan contoh lebih dulu.
Menurutnya, anggota DPR pun idealnya harus siap bila nantinya terdapat penyesuaian lokasi kerja.
Ia bahkan meminta anggota Komisi II berbicara kepada ketua fraksi masing-masing bila ingin berganti komisi.
Baca Juga: Kudeta Diam-Diam di PBNU? Gus Yahya Disebut Dicopot Lewat Surat Draf Tak Sah
Demi memberi contoh bahwa lembaga legislatif mendukung penuh perpindahan pusat pemerintahan.
“Kalau Komisi II mau pindah duluan, ayo. Bicara dengan ketua fraksinya biar pindah komisi,” ujarnya disambut tawa peserta rapat.
Sementara pembahasan perpindahan pejabat berlangsung di Senayan, progres pembangunan kawasan pemerintahan di IKN terus berjalan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa progres pembangunan fisik Istana Wakil Presiden dan kantor wapres telah mencapai 76 persen per Oktober 2025.
Baca Juga: Bandara IMIP Disorot Keras! Bahlil Dinilai Cuci Tangan, Isu Tambang Ilegal Makin Panas
Ia optimistis pembangunan selesai tepat waktu pada Desember 2025.
“Istana dan kantor Wapres Desember tahun ini insya Allah jadi. Tahun depan Bapak Wapres berkantor di sini,” ujar Basuki.
Meskipun demikian, perpindahan pejabat ke IKN masih menghadapi tantangan.
Mulai dari kesiapan infrastruktur pendukung, akomodasi pejabat, hingga penyesuaian sistem administrasi digital.
Yang harus mampu mengintegrasikan dua kota hingga masa transisi selesai.
Namun DPR berharap perpindahan bisa berjalan tanpa hambatan besar asalkan pemerintah konsisten menyiapkan kebijakan dan fasilitas yang dibutuhkan.***
