POJOKSATU.id, BINJAI- Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian dan Lembaga program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara virtual di Binjai Command Center, pada Selasa (21/03).
Rapat ini diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri.
Dalam rapat tersebut Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan, KPK menggandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
"Program pencegahan korupsi ini digagas KPK melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP)," ujar Firli
Selanjutnya ia mengatakan bahwa perlu adanya koordinasi dan menyelaraskan kewenangan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring.
"KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP," ujar Firli.
Pada kesempatan itu juga Ketua KPK mengatakan, beberapa peran penting kepala daerah harus diterapkan dengan tepat. Pertama mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya peran kepala daerah menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
"KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ikut memantau melalui MCP ini, sehingga kita dapat mewujudkan bebas korupsi hingga ujung negeri," ujarnya.
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Pada rapat tersebut turut mendampingi Kepala Inspektorat Kota Binjai Drs. Eka Edi Sahputra, Pj. Asisten II Joko Waskitono, serta Kepala BKD Binjai Rahmat Fauzi Salim. (TIK/pojoksatu)
