POJOKSATU.ID - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Manik Marganamahendra, mengungkap pengalaman pahitnya saat maju sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.
Meski berujung kegagalan, Manik justru memetik pelajaran penting tentang mahalnya biaya politik dan mentalitas para politisi di balik kontestasi elektoral.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (25/1/2026), Manik menyebut dirinya kerap mendengar kabar bahwa untuk merebut satu kursi DPRD DKI Jakarta, seorang calon legislatif membutuhkan modal antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
Baca Juga: Persiapan Matang! Bocoran Kisi-Kisi Materi Soal PPPK Kemenham 2026: Formasi Analis SDM Aparatur
“Banyak yang bilang, untuk duduk satu kursi di DPRD DKI itu butuh Rp5 miliar sampai Rp10 miliar,” ungkap Manik, diktip pojoksatu.id dari kompas.com.
Menurutnya, angka tersebut mencerminkan betapa mahalnya biaya politik di ibu kota.
Namun, Manik menilai kondisi tersebut justru tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem, melainkan oleh perilaku politisi itu sendiri.
Baca Juga: Persiapan Seleksi PPPK Kemenham: Bedah Materi Formasi Pengelola Layanan Operasional
Ia menduga, tingginya ongkos politik terjadi karena banyak politisi tidak percaya diri dengan kapasitas dan gagasannya.
Akibatnya, mereka memilih jalan pintas dengan menggelontorkan uang demi meraih suara.
“Jangan-jangan yang menciptakan harga mahal itu adalah politisinya sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Persiapan Test PPPK Kemenham 2026: Bedah Kisi-Kisi Formasi Penata Layanan Operasional
Manik kemudian membandingkan dengan pengalamannya pribadi. Ia mengaku hanya menghabiskan sekitar Rp200 juta selama masa kampanye pada Pemilu 2024.
Dana tersebut, kata dia, digunakan murni untuk kegiatan kampanye seperti sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat.
“Itu bukan uang untuk beli suara atau ‘beli kepala’ orang,” tegasnya.
Dengan biaya tersebut, Manik mengklaim berhasil meraih sekitar 1.600 suara.
Meski gagal lolos ke DPRD, ia menilai pencapaian itu menunjukkan bahwa politik seharusnya bisa dijalankan tanpa praktik uang yang berlebihan.
Baca Juga: Bocoran Menteri PANRB: CPNS 2026 Bukan untuk Semua Orang, Ini Kriteria Yang Punya Peluang Daftar!
Ia bahkan mengaku mendengar cerita adanya caleg lain yang menghabiskan dana hingga Rp1 miliar hanya untuk memperoleh sekitar 1.000 suara.
Kondisi ini, menurut Manik, menunjukkan betapa tidak sehatnya praktik politik elektoral di Indonesia.
Lebih jauh, Manik menyebut banyak politisi sebenarnya merasa “insecure” dengan dirinya sendiri.
Baca Juga: Bocoran Terlengkap Kisi-Kisi PPPK KemenHAM 2026: Strategi Lolos Seleksi Nih!
Rasa tidak percaya diri itulah yang mendorong mereka mengandalkan uang ketimbang ide dan gagasan.
“Seharusnya yang dijual ke masyarakat itu gagasan, visi, dan solusi untuk daerah pemilihannya,” katanya.
Manik pun mengajak partai politik melakukan refleksi internal, termasuk dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
Baca Juga: Viral Nasabah BCA Ngaku Uang Rp 483 Juta Ludes, Terungkap Dugaan Situs Palsu Jadi Biang Kerok
Ia menilai, sebelum menyalahkan sistem karena mahalnya biaya politik, partai dan politisi perlu berkaca pada praktik yang mereka ciptakan sendiri.***
