POJOKSATU.id - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan beras satu harga mulai 2026 memicu perhatian luas publik.
Kebijakan yang digadang-gadang akan menyamakan harga beras di seluruh wilayah Indonesia ini disebut sebagai langkah besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya di sektor pangan nasional.
Isu tersebut menjadi perbincangan hangat karena selama ini harga beras di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Indonesia Timur, kerap jauh lebih mahal dibandingkan Jawa.
Baca Juga: Isu Kabinet Merah Putih Retak Ramai di Medsos, Prabowo Pilih Menutupinya Dengan Bantahan Masih Solid
Perbedaan harga tersebut selama bertahun-tahun dipicu oleh mahalnya biaya distribusi dan logistik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah ingin menghadirkan keadilan harga pangan bagi seluruh masyarakat tanpa melihat lokasi geografis.
“Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga."
Baca Juga: Isu Kabinet Merah Putih Retak Ramai di Medsos, Prabowo Pilih Menutupinya Dengan Bantahan Masih Solid
"Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada,”
Ujar Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan dikutip pojoksatu.id dari detik.com (12/1/2026).
Kebijakan ini rencananya akan menghapus sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang selama ini membagi harga berdasarkan wilayah.
Baca Juga: Dampak Positif Bantuan Dana Terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Guru!
Pemerintah menilai skema zonasi justru menciptakan disparitas harga yang cukup lebar antara daerah.
Namun di balik rencana besar tersebut, pemerintah menyadari tantangan yang tidak kecil.
Distribusi beras ke wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah pegunungan membutuhkan biaya logistik yang tinggi.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan peran strategis Perum Bulog sebagai tulang punggung distribusi nasional.
Bulog tidak hanya akan bertugas menjaga stok beras, tetapi juga memastikan harga di pasaran tetap sesuai dengan kebijakan satu harga.
Baca Juga: Isu Kabinet Merah Putih Retak Ramai di Medsos, Prabowo Pilih Menutupinya Dengan Bantahan Masih Solid
Pemerintah bahkan tengah menyiapkan penyesuaian regulasi, termasuk skema pembiayaan distribusi agar Bulog mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Rencana ini pun memicu beragam respons publik. Di media sosial, sebagian masyarakat menyambut positif karena dianggap mampu menghadirkan keadilan pangan.
Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengelola distribusi, terutama di daerah yang selama ini memiliki tantangan logistik berat.
Baca Juga: Isu Kabinet Merah Putih Retak Ramai di Medsos, Prabowo Pilih Menutupinya Dengan Bantahan Masih Solid
Sejumlah pengamat menilai kebijakan beras satu harga sebagai langkah ambisius. Jika berhasil, disparitas harga beras nasional bisa ditekan secara signifikan.
Namun jika tidak diiringi kesiapan infrastruktur dan manajemen distribusi yang matang, kebijakan ini berpotensi menimbulkan gejolak baru di tingkat pedagang dan pasar.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih terus dimatangkan dan akan diterapkan secara bertahap.
Baca Juga: Isu Kabinet Merah Putih Retak Ramai di Medsos, Prabowo Pilih Menutupinya Dengan Bantahan Masih Solid
Fokus utama tetap pada beras medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat, sementara beras premium tetap mengikuti mekanisme pasar.
Tahun 2026 akan menjadi penentu apakah kebijakan beras satu harga benar-benar menjadi solusi pemerataan pangan, atau justru menjadi tantangan besar berikutnya bagi pemerintah.***
