POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, paket makanan yang dibagikan kepada siswa di Kota Palu, Sulawesi Tengah, viral di media sosial setelah orang tua murid mengunggah isi menu yang diterima pada hari pertama sekolah di bulan Ramadan.
Dalam video yang beredar, satu paket MBG disebut bernilai Rp15.000 per siswa.
Baca Juga: Tips Ampuh Mengatasi Ngantuk Berlebihan di Kantor Saat Puasa Ramadhan Tanpa Bikin Lemas
Namun isi yang terlihat di dalam plastik hanya terdiri dari satu perkedel jagung, sebungkus kecil kacang goreng, sepotong roti kecil, satu butir telur rebus, serta satu buah jeruk.
Yang membuat publik semakin terkejut, paket tersebut disebut dibagikan untuk konsumsi dua hari sekaligus dalam satu kantong plastik.
Kondisi ini memicu pertanyaan dari orang tua murid dan guru terkait kelayakan gizi serta kesesuaian dengan anggaran yang disebut mencapai Rp10.000 per menu dari negara.
Baca Juga: Skincare Ramadan Untuk Menghidrasi Kulit Kering dan Mengobati Bibir Pecah-Pecah Secara Alami
Seorang guru di Sulawesi Tengah bahkan menyebut nilai riil makanan tersebut diduga tidak sampai Rp5.000 per porsi jika dihitung secara kasar berdasarkan harga pasar.
Pernyataan itu pun memantik perdebatan luas di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran serta pengawasan distribusi program MBG di daerah.
Baca Juga: Survei Median Ungkap 50,4% Publik Tolak RI Gabung BoP, 73% Keberatan Bayar Iuran Rp17 Triliun
Apalagi, program tersebut bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa, khususnya di bulan Ramadan.
Program MBG sendiri dirancang untuk memastikan siswa mendapatkan asupan makanan bergizi demi menunjang konsentrasi belajar dan kesehatan.
Namun, viralnya paket menu di Palu justru menimbulkan kekhawatiran tentang standar kualitas dan pengawasan pelaksanaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola dapur MBG maupun pemerintah daerah setempat terkait isi paket yang viral tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan menyeluruh agar polemik tidak semakin meluas.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program bantuan pemerintah.
Terlebih, program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak sekolah semestinya menjadi prioritas dengan pengawasan ketat.***
