POJOKSATU.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
setelah sebuah video viral di Facebook menampilkan adegan ketegangan antara petugas MBG dengan.
Seorang wali murid di SD Negeri Negalabuana, Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur.
Insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan soal transparansi pelaksanaan program MBG di lapangan.Baca Juga: Kok Bisa TNI Bakal Ambil Alih Pengamanan Kilang Minyak Pertamina? Ada Apa Dibalik Rencana Menhan Tersebut?
Kronologi Kejadian
Dalam video viral tersebut, seorang wali murid merekam kedatangan mobil pengantar MBG yang baru tiba di sekolah.
Ia hanya berniat menanyakan menu makanan yang disajikan hari itu dengan nada santai dan sopan.
Namun, respon dari salah satu petugas MBG justru mengejutkan sang petugas melarang pemotretan lebih spesifik, dia mengatakan jangan divideokan dengan bahasa Sunda.
Bingung dengan larangan tersebut, wali murid yang merekam pun bertanya mengapa ia tidak boleh membuat video, padahal tujuannya hanya untuk mengetahui menu harian.
Alih-alih menjelaskan, petugas itu tetap bersikeras dan sempat melakukan dorongan terhadap wali murid tersebut.
Kejadian berlanjut memanas, tapi video berhenti tak lama setelahnya, sehingga tidak sepenuhnya jelas bagaimana insiden berakhir.
Publik Ikut Kesal
Sejak video menyebar, banyak pihak menyoroti sikap petugas MBG. Larangan mendokumentasikan program di sekolah menimbulkan pertanyaan besar.
Transparansi Jika program ini dibiayai publik dan menghadirkan makanan untuk siswa, publik berhak tahu apa yang disajikan. Mengapa petugas menolak direkam?
Komunikasi dengan orang tua Peristiwa ini menunjukkan kegagalan komunikasi antara pengelola MBG dengan wali murid
Yang semestinya menjadi mitra dalam program pendidikan dan kesehatan anak.
Prosedur operasional Adakah SOP khusus terkait interaksi dengan orang tua jika mereka ingin memotret atau video saat distribusi makanan?.
Baca Juga: Gus Yahya Ngaku Didukung Kiai-kiai NU, Sesalkan Sikap Syuriah yang Minta Dirinya Mundur dari Ketum
Larangan menimbulkan kesan subjektivitas dan diskriminasi.
Sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi dari MBG Cianjur,
Dinas pendidikan setempat, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana untuk menjelaskan insiden tersebut
Insiden larangan rekam di SD Negalabuana, Cianjur, mungkin tampak kecil, tetapi menyentuh akar isu transparansi dan kepercayaan publik dalam program besar seperti MBG.
Baca Juga: Kumpulan Soal UAS Matematika Umum SMA Kelas 10 Semester 1, Bikin Kamu Lebih Siap Hadapi Ujian
Bila dibiarkan tanpa klarifikasi dan perbaikan, potensi kontroversi bisa mengikis kredibilitas salah satu program prioritas pemerintah.
Sebaliknya, jika ditangani dengan benar, kejadian ini bisa jadi momentum memperkuat pelibatan masyarakat dalam pengawasan MBG.
Agar program makan bergizi benar-benar berjalan adil, transparan, dan bebas konflik, serta dirasakan manfaatnya oleh anak-anak penerima di seluruh Indonesia.
