POJOKSATU.ID - Sebuah video keluhan warga terdampak bencana viral di media sosial usai menyinggung proses penyaluran bantuan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam video tersebut, pengunggah mengaku sudah lama menahan diri untuk tidak mengungkap masalah tersebut, namun akhirnya merasa perlu menyampaikan karena kejadian serupa terulang pada sore hari itu.
Ia mempertanyakan mengapa warga yang sedang berada dalam kondisi darurat harus melalui proses panjang hanya untuk mendapatkan makanan.
Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Akhir Tahun di Jawa Barat yang Asyik Buat Road Trip Santai
Menurutnya, beberapa orang di posko bantuan justru meminta dokumen identitas seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum memberikan logistik.
“Kenapa untuk minta makan harus dipersulit? Ada oknum di posko bantuan yang minta KK dan KTP. Mereka selamat dari bencana, tapi tidak selamat dari kelaparan,” ungkapnya dalam video. dikutip pojoksatu.id dari Instagram @brorondm
Pengunggah menilai tindakan tersebut tidak masuk akal, terutama ketika korban bencana tidak semua sempat menyelamatkan dokumen penting mereka.
Baca Juga: Bukan Honorer Lagi! 1.814 PPPK Paruh Waktu di Palas Wajib Ikuti Pola Kerja Baru
Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan warga adalah bantuan cepat, bukan syarat administratif yang malah menghambat proses distribusi makanan.
Keluhan tidak berhenti di situ. Ia juga menyebutkan bahwa bantuan makanan sering kali ditumpuk terlebih dahulu di posko dan baru dibagikan pada malam hari.
Ironisnya, sebagian makanan itu sudah tidak layak konsumsi saat sampai ke tangan warga.
“Donasi makanan ditumpuk dan baru dibagikan malam. Banyak yang sudah basi. Dan pembagiannya pun tidak merata,” ujarnya.
Baca Juga: Museum Tani Jawa dan Desa Wisata Candran, Liburan Akhir Tahun di Desa Penuh Cerita
Menurut pengunggah, posko bantuan sebelumnya beralasan ingin mengatur pembagian agar merata, tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukan sebaliknya.
Warga yang membutuhkan tidak mendapat porsi yang sama, bahkan ada yang tidak kebagian sama sekali.
Ia kemudian mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di posko tersebut.
Baca Juga: Pertamina EP Zona 7 dan Lanal Cirebon Kirim 100 Paket Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra
Seharusnya, kata dia, posko bencana dibuat untuk memudahkan penyaluran bantuan, bukan menciptakan hambatan-hambatan baru di tengah kondisi darurat.
“Jujur saya bingung dengan SOP ini. Bukannya posko bencana memudahkan agar bantuan cepat sampai ke masyarakat? Keadaan sudah susah, malah ditambah susah,” kritiknya.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan warganet apakah warga yang tidak memiliki KTP atau KK tidak berhak mendapatkan bantuan?
Baca Juga: KPK: 13 Persen Sekolah Akui Penggunaan Dana BOS Tak Sesuai Aturan
Pengunggah menegaskan bahwa semua orang di wilayah tersebut terdampak bencana, tanpa memandang status ekonomi atau kelengkapan dokumen.
“Semua terdampak di sini. Mau kaya, mau miskin, semua butuh bantuan. Boro-boro mikirin dokumen saat bencana. Mereka selamat saja sudah sangat bersyukur,” tegasnya.
Unggahan ini langsung menuai beragam reaksi dari publik.
Banyak warganet menyampaikan empati sekaligus desakan agar pihak berwenang menyelidiki dugaan kesemrawutan penyaluran bantuan ini.
Mereka berharap agar proses pendistribusian logistik dapat lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Hingga artikel ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengelola posko ataupun pemerintah daerah setempat.
Namun publik berharap kejadian seperti yang dikeluhkan dalam video tersebut tidak lagi terjadi dalam penanganan bencana berikutnya.***
