POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyampaikan pesan yang menohok terkait peran pejabat publik dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa.
Melalui unggahan di akun Instagramnya pada Selasa (2/12).
Dedi menyoroti adanya oknum pejabat yang dinilai keliru dalam mengambil kebijakan hingga berdampak pada bencana yang terjadi di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
"Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan keliluruan dalam pengambilan keputusan".
Baca Juga: Jalan Tarutung-Sibolga Hampir Tembus, Gubernur Sumut Ungkap Longsoran Tanah Tersisa 20 Km Lagi
"Dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat" Ujar KDM di Akun instagramnya.
Dalam pandangannya, jabatan publik bukan hanya soal mengelola anggaran atau menjalankan program.
tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap rakyat.
Baca Juga: Korban Tewas Banjir Sumatera Dapat Santunan Rp15 Juta, Sayangnya Nyawa Tak Bisa Diganti dengan itu
Karena itu, ketika sebuah keputusan berujung pada kerugian masyarakat, menurut Dedi, pejabat bersangkutan seharusnya memiliki keberanian untuk mengakui kekeliruan.
Dedi menegaskan bahwa pengakuan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan refleksi dari sikap ksatria.
Bagi dia, pejabat yang mau jujur terhadap kesalahan justru menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih tinggi.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu TWK–TIU–TKP, 3 Tes CPNS yang Diam-Diam Menyisihkan Banyak Peserta
Sebab, pengakuan adalah pintu awal untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti fenomena ketika sebagian pejabat justru berupaya menyembunyikan kekeliruan atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.
Dedi menyebut bahwa sikap semacam itu justru memperpanjang persoalan dan menutup peluang bagi proses pembenahan.
Baca Juga: Dana Bansos Desember 2025 Mengalir, Ini Daftar Wilayah Jabar yang Sudah Terima BPNT PKH
Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan tak mudah dibohongi oleh narasi yang dibuat-buat.
Seruan Dedi berkaitan erat dengan bencana yang melanda Aceh dan Sumatera, di mana sejumlah kebijakan dianggap tidak tepat sehingga memicu kerentanan lingkungan.
Dalam konteks ini, ia berharap para pejabat tak hanya fokus pada penanganan darurat.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu TWK–TIU–TKP, 3 Tes CPNS yang Diam-Diam Menyisihkan Banyak Peserta
Tetapi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
Lebih jauh, Dedi mengajak para pejabat untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian bekerja demi kepentingan rakyat dan alam.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan harus dipikirkan dengan matang
Sebab kerusakan alam kerap berujung pada bencana yang merugikan banyak orang.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu TWK–TIU–TKP, 3 Tes CPNS yang Diam-Diam Menyisihkan Banyak Peserta
Ia menekankan bahwa pejabat tak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau didorong kepentingan tertentu.
Dalam unggahannya, Dedi juga mengutip nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi kepemimpinan yang bersih.
Ia menyebut perlunya “pertobatan” bagi pejabat yang merasa telah terjebak dalam kesalahan. Pertobatan yang dimaksud bukan sekadar ucapan.
Tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata mulai dari memperbaiki kebijakan, meminta maaf kepada masyarakat
Hingga menata ulang langkah kerja agar lebih berpihak pada kepentingan umum.
Pesan ini mendapat respons dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu TWK–TIU–TKP, 3 Tes CPNS yang Diam-Diam Menyisihkan Banyak Peserta
Terutama masyarakat yang merasa bahwa pejabat perlu menunjukkan tanggung jawab lebih besar dalam menghadapi persoalan publik.
Unggahan tersebut juga mendorong diskusi mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Ia berharap agar apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kebijakan yang tidak tepat dapat mengundang bencana.
Dan bahwa pejabat harus siap menanggung konsekuensinya.***
