POJOKSATU.ID - Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah tegas terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.
Yang menuai kecaman publik setelah kedapatan berangkat umrah saat warganya tengah terjebak dalam bencana banjir bandang.
Sikap Mirwan bukan hanya dianggap tidak etis, tetapi juga dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan.
Baca Juga: Viral! Bandara Khusus IWIP Bobol, WN Cina Coba Selundupkan Nikel, Satgas Bongkar Modus Licik
Bahwa Mirwan resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.
Langkah ini diambil setelah muncul tekanan luas publik yang menilai tindakan Mirwan sebagai bentuk pelarian di tengah krisis.
Sesuai arahan pimpinan dan mempertimbangkan situasi di Aceh Selatan.
"Saudara Mirwan diberhentikan dari posisi Ketua DPC Gerindra,” ujar Sugiono, dikutip dari Inilah, 6 Desember 2025.
Baca Juga: Tidak Ada Lelang Jabatan Lagi! ASN Kotak 9 Siap Dipilih Jadi Eselon II Kapan Saja
Keputusan itu dianggap sebagai tamparan keras bagi Mirwan.
Yang justru memilih meninggalkan wilayah tugasnya ketika banjir bandang merendam pemukiman warga, merusak infrastruktur, serta membuat ribuan orang harus mengungsi.
Sementara masyarakat pontang-panting menyelamatkan diri, sang bupati disebut sedang berada di Tanah Suci menjalankan ibadah umrah.
Publik semakin geram ketika terungkap bahwa pada 27 November 2025.
Mirwan MS sendiri telah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat bencana.
Dokumen itu menunjukkan Mirwan secara resmi menyadari bahwa dirinya tidak mampu menangani bencana.
Namun bukannya tetap berada di daerah untuk memimpin koordinasi atau paling tidak menunjukkan solidaritas moral, ia justru berangkat ke luar negeri.
Tindakan tersebut memicu gelombang kritik, terutama di Aceh Selatan.
Warga menilai pemimpin daerah seharusnya menjadi pihak yang paling hadir di tengah situasi genting.
Bukan malah memilih meninggalkan daerah dan menyerahkan semua proses penanganan kepada pihak lain.
Banyak yang menyebut respons Mirwan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya.
Gerindra pun bergerak cepat untuk meredam amarah publik. Pencopotan Mirwan dianggap sebagai langkah penyelamatan citra partai.
Baca Juga: Purbaya Ngamuk! Penerima Kaya Dibiarkan, Yang Miskin Malah Tekor
Yang dikhawatirkan ikut terseret akibat perilaku kadernya sendiri.
Namun sejumlah pengamat menilai tindakan itu tidak menyelesaikan masalah utama, ketidakmampuan banyak kepala daerah dalam menangani situasi darurat.
Serta kecenderungan mereka untuk menghindar ketika krisis muncul.
Skandal ini meninggalkan catatan kelam bagi pemerintahan daerah Aceh Selatan.
Warga yang menjadi korban banjir harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pemimpinnya memilih pergi saat mereka membutuhkan kepemimpinan yang kuat.
Sementara itu, partai politik kembali dihadapkan pada pertanyaan besar mengenai kualitas kader yang mereka usung dalam pilkada.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Apakah tindakan disiplin hanya berhenti di level partai atau akan diikuti pemeriksaan mendalam terkait kelalaian seorang bupati dalam situasi darurat.
Bagi warga Aceh Selatan, luka bencana belum sembuh, dan rasa kecewa pada pemimpinnya justru semakin dalam.***
