POJOKSATU.id – Polemik kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke tanah suci di tengah bencana banjir kembali memanas.
Bukan hanya soal izin yang tak dikantongi, bukan juga sekadar foto-foto ibadah umrah yang beredar luas.
Yang membuat publik benar-benar geram adalah permintaan maaf yang datang terlambat, tepat setelah Mirwan pulang ke tanah air dan badai kritik telanjur membesar.
Banyak yang menilai, kalau Mirwan memang merasa bersalah, harusnya ia meminta maaf saat banjir melumpuhkan 11 kecamatan dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Namun faktanya, permintaan maaf baru keluar setelah gelombang protes tak terbendung.
Setelah tagar kritikan bermunculan, dan setelah Kemendagri memastikan keberangkatannya tanpa izin resmi.
Baca Juga: Unhan Buka Pendaftaran 2026! Kuliah Gratis dan Peluang Jadi Letnan Dua
Bagi warga Aceh Selatan yang masih berjibaku memperbaiki rumah dan membersihkan lumpur, momen ini menampar perasaan mereka.
Mereka merasa ditinggalkan, lalu hanya diberi kata maaf ketika semuanya keburu meledak di jagat maya.
Permintaan Maaf yang Bukan Meredakan, Justru Memicu Gelombang Baru
Baca Juga: Mitigasi Banjir di Musim Hujan: Langkah Praktis Agar Warga Tetap Aman
Mirwan MS akhirnya memberikan keterangan usai kepulangannya dari umrah, mengatakan ia “memohon maaf sebesar-besarnya” bila keberangkatannya menimbulkan polemik.
Namun narasi publik sudah telanjur terbentuk maaf itu hadir bukan dari kesadaran, melainkan tekanan.
Apalagi fakta bahwa Kemendagri turun tangan melakukan pemeriksaan membuat kehebohan ini meningkat berkali lipat.
Keberangkatan tanpa izin bukan perkara sepele, dan sorotan pusat membuat permintaan maaf Mirwan dianggap sekadar “respons darurat” saat posisi politiknya kian terhimpit.
Tak berhenti di situ, Partai Gerindra ikut mengambil tindakan tegas: mencopot Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Sanksi ini diumumkan tidak lama setelah foto-foto umrah Mirwan viral, memperkuat kesan bahwa gelombang kritik benar-benar mengguncang kursinya.
Warga Bertanya: Kenapa Saat Banjir Justru Menghilang?
Reaksi publik begitu keras karena isu ini menyentuh hal sensitif kehadiran pemimpin saat warganya berduka.
Bagi masyarakat, saat banjir melanda, pemimpin seharusnya berada di lapangan, memimpin evakuasi, memastikan bantuan sampai, memberikan ketenangan.
Bukannya hadir, Mirwan justru berangkat umrah.
Dan permintaan maaf yang datang setelah semua fakta terbuka dinilai tak cukup menjawab pertanyaan mendasar “Mengapa memilih pergi di saat kritis?”
Walau Pemkab Aceh Selatan berusaha menjelaskan bahwa kondisi sudah “mulai stabil” saat keberangkatan.
Fakta di lapangan menunjukkan warga masih berada di tenda pengungsian dan akses jalan banyak yang rusak.
Klaim stabil ini justru semakin memperkeruh suasana karena bertentangan dengan realitas yang dialami masyarakat.
Permintaan Maaf yang Tak Menutup Pertanyaan
Meski pernyataan permintaan maaf sudah dilontarkan, berbagai pihak tetap mempertanyakan keteladanan seorang kepala daerah.
Kritik datang dari masyarakat, aktivis kemanusiaan, dan bahkan tokoh politik yang menilai bahwa keputusan pergi umrah di masa krisis adalah bentuk kelalaian moral.
Bagi publik, yang mereka inginkan hanyalah pemimpin yang hadir, melihat penderitaan mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan.
Maka ketika permintaan maaf muncul setelah kontroversi meluas, wajar jika reaksi yang muncul bukan damai melainkan amarah dan kekecewaan.
Baca Juga: Mitigasi Banjir di Musim Hujan: Langkah Praktis Agar Warga Tetap Aman
Kini, pemeriksaan Kemendagri berjalan, sanksi partai telah dijatuhkan, dan tekanan publik terus menggema.
Permintaan maaf itu mungkin telah diucapkan, tetapi efek dari keputusannya meninggalkan daerah di masa darurat masih akan lama membekas.***
