POJOKSATU.ID - Di tengah bencana banjir bandang yang masih menyisakan luka dan kehancuran di Sumatra.
Publik kembali dikejutkan oleh beredarnya sebuah foto rincian bantuan dari Kementerian Pertanian.
Foto berupa tabel tersebut memuat daftar belanja logistik dengan total nilai mencapai Rp73 miliar yang disebut digunakan sebagai bantuan untuk warga terdampak.
Namun alih-alih menimbulkan apresiasi, isi tabel justru memantik kecurigaan massal.
Pasalnya, sejumlah komponen harga dalam dokumen itu dinilai sangat janggal, terutama pada bagian pengadaan beras.
Angka yang tercantum memunculkan pertanyaan besar.
Bagaimana mungkin harga beras bisa mencapai Rp60 ribu per kilogram dalam laporan resmi?
Kecurigaan ini pertama kali disuarakan oleh akun X bernama Rio Chandrar2.
Dalam unggahan yang langsung viral, ia menyoroti baris tabel yang menunjukkan total pengadaan beras sebesar Rp1.312.450.000 untuk jumlah 21.874 kilogram.
Perhitungannya sederhana, tetapi hasilnya mencengangkan.
“Lihat ada yang aneh nggak pak? Beras 1.312.450.000 dibagi 21.874 = 60 ribu per kilogram. Artinya beras 15 kilogram harganya bisa 900 ribu,” tulisnya.
Unggahan ini segera menyebar luas, memancing diskusi, kritik, dan tanda tanya dari berbagai kalangan.
Banyak warganet menilai harga tersebut tidak masuk akal, bahkan jauh melampaui harga beras premium sekalipun.
Beberapa komentar mempertanyakan transparansi, sementara yang lainnya menduga ada kesalahan input data atau ketidakakuratan dalam penyusunan tabel.
Namun, ada pula suara-suara yang lebih skeptis, menganggap bahwa angka-angka janggal seperti ini lazimnya muncul.
Dari ketidaktelitian atau yang lebih buruk indikasi adanya markup.
Publik menilai wajar jika muncul kecurigaan, mengingat kasus serupa pernah terjadi dalam penanganan bencana di tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Katanya Bonus, Tapi Kok Berat? TPG 100 Persen Justru Turun Seperti Sanksi untuk Guru
Tabel yang beredar tidak hanya memuat harga beras, tetapi juga berbagai kebutuhan logistik lain.
Angka-angkanya secara keseluruhan memperlihatkan alokasi dana yang sangat besar Rp73 miliar.
Namun hingga kini, tidak ada satu pun pejabat Kementan yang memberikan klarifikasi.
Belum jelas apakah tabel tersebut merupakan dokumen final, data sementara, hasil kompilasi internal, atau bahkan berkas yang belum diverifikasi.
Baca Juga: Bisa Dipecat Kapan Saja! Honorer Kesehatan Terancam Tak Bergaji, DPRD Dorong CSR Jadi Jalan Terakhir
Ketidakjelasan inilah yang membuat publik semakin gelisah dan mendesak adanya penjelasan resmi.
Dalam situasi darurat bencana seperti sekarang, transparansi anggaran seharusnya menjadi hal yang utama.
Namun diamnya Kementan justru menambah ketidakpercayaan. Sementara warga Sumatra masih berjuang dengan lumpur, rumah rusak, dan keterbatasan logistik.
Foto tabel bernilai miliaran ini menambah luka baru di ruang publik.
Kritik yang mengalir deras memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi mau menerima rincian anggaran yang tidak jelas.
Di tengah penggunaan APBN triliunan untuk penanganan bencana.
Kesalahan sekecil apa pun pada dokumen resmi bisa memicu pertanyaan besar, apakah uang bantuan benar sampai ke rakyat?
Tanpa klarifikasi Kementan, spekulasi pun terus berkembang.
Apakah benar terjadi markup? Atau hanya salah input angka? Atau ada kesalahan dalam pemecahan per unit barang?***
Satu hal yang pasti: publik menuntut jawaban, dan semakin lama kementerian diam, semakin besar kecurigaan yang muncul.
