POJOKSATU.id – Keputusan pemerintah untuk memastikan utang proyek kereta cepat Whoosh akan dibayar menggunakan APBN memicu kehebohan publik.

Pernyataan yang disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hal ini menjadi penting setelah sebelumnya beredar sejumlah pernyataan pejabat yang menyebut APBN tidak akan digunakan untuk menutup kewajiban proyek tersebut.

Baca Juga: Peringati Hari Pers Nasional, Diskominfo Jabar Tegaskan Dukungan bagi Keberlanjutan Media Massa

Pengumuman terbaru ini disampaikan Prasetyo usai mengikuti agenda di Stasiun Gambir, Selasa 10/2/2026.

Ia menegaskan bahwa proses penyelesaian utang masih dibicarakan secara teknis antara pemerintah dan pihak terkait.

Termasuk Danantara Indonesia yang saat ini memimpin negosiasi.

Baca Juga: Produk Kerajinan Jawa Barat Laris Manis di Inacraft 2026, Raup Transaksi Rp450 Juta

"Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,"

Ungkap Prasetyo dikutip Pojoksatu.id dari detikfinance 11/2/2026.

"Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," Ia menegaskan hal itu saat ditanya mengenai kepastian pembayaran utang Whoosh melalui APBN.

Keputusan ini sontak menjadi heboh lagi soal utang whoos.

Baca Juga: Peringati Hari Pers Nasional, Diskominfo Jabar Tegaskan Dukungan bagi Keberlanjutan Media Massa

Banyak yang mempertanyakan alasan perubahan sikap pemerintah mengingat sebelumnya ada pernyataan bahwa beban utang proyek tersebut tidak akan dibebankan kepada APBN.

Namun dalam perkembangan terbaru, Istana menekankan bahwa pembayaran menggunakan APBN merupakan langkah yang harus ditempuh untuk memastikan stabilitas proyek strategis nasional.

Meski begitu pemerintah belum merinci bagaimana skema pembayaran akan diatur, termasuk besaran cicilan dan proyeksi bunga yang harus ditanggung.

Karena cicilan utang whoosh ini cukup besar yaitu Rp1,2 Triliiun pertaunnya yang harus dibayar ke cina.

Baca Juga: Bupati Bandung Tekankan Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim di Forum Climate Action Plan

Negosiasi dengan pihak kreditur masih berlangsung, sementara publik menunggu penjelasan lebih detail mengenai dampak fiskal terhadap anggaran negara.

Karena masih banyak program baru bermunculan yang membutuhkan anggaran besar.***