POJOKSATU.ID - Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus menunjukkan dampak yang semakin memprihatinkan.
Hingga 3 Desember 2025, BNPB mencatat sedikitnya 753 orang meninggal dunia, sementara 650 lainnya masih dinyatakan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. dilansir dari BNPB
Angka itu menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: CPNS 2026 Semakin Ketat! Ini Soal Wajib yang Harus Dikuasai Biar Tak Gagal di SKD
Selain korban jiwa, lebih dari 94 ribu rumah dilaporkan rusak dalam berbagai tingkat, mulai dari rusak ringan hingga hilang total tersapu banjir bandang.
Ribuan sarana pendidikan, layanan publik, dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan berat, memperlambat proses evakuasi dan pemulihan warga.
Di Sumatera Barat, situasi tidak kalah darurat.
Baca Juga: Hadapi Nataru 2025/2026, KAI Daop 2 Bandung Perkuat Layanan
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat derasnya aliran banjir serta runtuhan tanah yang menutup akses desa-desa di daerah perbukitan.
Sementara itu di Sumatera Utara, jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa, dengan 56,7 ribu orang berada di lokasi pengungsian.
Infrastruktur daerah tampak lumpuh: jembatan putus, akses jalan tertutup lumpur, dan permukiman yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi hamparan lumpur bercampur puing.
Para pakar lingkungan menilai bahwa bencana ini bukan hanya akibat tingginya curah hujan, tetapi juga dipicu kerusakan ekosistem hulu.
Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pembukaan kawasan hutan tanpa kontrol disebut memperparah risiko banjir bandang serta longsor besar.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah pusat menurunkan tim gabungan untuk mempercepat penanganan infrastruktur darurat.
Kementerian PUPR mengonfirmasi percepatan perbaikan sedikitnya 14 jembatan rusak di Aceh dan wilayah terdampak lainnya demi mengembalikan akses logistik serta jalur evakuasi.
Baca Juga: Banyak Mayat Bergelimpangan di Jalan Belum Dievakuasi di Jalan Lintas Sumatera Sibolga-Tarutung
Sejumlah organisasi masyarakat, termasuk lembaga keagamaan nasional, meminta pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional mengingat skala dampak dan jumlah korban yang sangat besar.
Mereka menilai penanganan lintas kementerian perlu ditingkatkan agar evakuasi dan logistik tidak terhambat.
Di tengah kondisi tersebut, perhatian internasional mulai mengalir.
Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan menawarkan bantuan kemanusiaan, baik berupa logistik, tenaga SAR, maupun dukungan teknis untuk perbaikan infrastruktur kritis.
Baca Juga: Tips Menikmati Perjalanan Akhir Tahun agar Tetap Nyaman dan Tenang Tanpa Ribet
Sementara itu, laporan investigatif juga menyoroti tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi jangka panjang.
Sejumlah pihak menilai bahwa kelemahan pengawasan terhadap pembalakan liar dan pengelolaan DAS menjadi faktor pemicu yang tak boleh diabaikan lagi.
Dengan kondisi cuaca masih tidak stabil, warga di berbagai titik terdampak memilih tetap bertahan di pengungsian.
Baca Juga: Kuasa Hukum PT TJ Forge: Demo Berhari-Hari Berpotensi Mengganggu Stabilitas Investasi di Karawang
Pemerintah dihadapkan pada tugas besar memastikan kebutuhan hidup para pengungsi terpenuhi, mengintensifkan pencarian korban hilang, dan merancang strategi pemulihan lingkungan agar tragedi serupa tidak berulang.***
