POJOKSATU.id — Pelantikan Juda Agung pada 5 Febuari 2026 sebagai Wakil Menteri Keuangan membawa harapan baru bagi stabilitas fiskal Indonesia.

Namun di balik itu, sederet pekerjaan berat sudah menanti.

Kondisi APBN 2025–2026 tengah berada dalam fase krusial, sementara pemerintah menargetkan percepatan program besar yang membutuhkan belanja negara cukup signifikan.

Baca Juga: Harta Juda Agung Tembus Rp56 Miliar, Segini Rincian Kekayaan Wamenkeu yang Baru Dilantik

Salah satu tantangan terbesar adalah defisit APBN.

Pemerintah mencatat defisit 2025 berada di kisaran 2,35 persen dari PDB, angka yang secara teknis masih aman, namun berada pada ruang fiskal ketat.

Dengan proyeksi belanja membesar di 2026 mulai dari program makan bergizi gratis, swasembada pangan.

Baca Juga: Harta Juda Agung Tembus Rp56 Miliar, Segini Rincian Kekayaan Wamenkeu yang Baru Dilantik

Hingga penguatan sektor pertahanan Juda harus memastikan disiplin fiskal tetap terjaga tanpa menghambat agenda nasional.

Tantangan lain muncul dari sisi penerimaan negara. Implementasi sistem perpajakan digital Coretax terdampak sejumlah kendala.

Yang menurut laporan media nasional berkontribusi pada penurunan penerimaan pajak di berbagai sektor.

Baca Juga: Harta Juda Agung Tembus Rp56 Miliar, Segini Rincian Kekayaan Wamenkeu yang Baru Dilantik

Kementerian Keuangan belum merinci dampak penuh sistem tersebut, namun tren penurunan penerimaan menjadi alarm serius bagi stabilitas APBN.

Juda harus memastikan reformasi perpajakan berjalan efektif sembari mengembalikan kepercayaan publik dan wajib pajak.

Di sisi global, tekanan ekonomi luar negeri juga menambah beban.

Fluktuasi harga komoditas, pelemahan permintaan ekspor, dan ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi pendapatan negara serta nilai tukar.

Situasi ini membuat koordinasi fiskal moneter semakin penting.

Baca Juga: Tak Bisa Instan, Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Butuh Negosiasi Tingkat Tinggi

Apalagi setelah rotasi signifikan terjadi Thomas Djiwandono pindah ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur, sementara Juda mengisi posisi strategis di Kemenkeu.

Dalam konteks ini, Juda dihadapkan pada tuntutan menjaga stabilitas tanpa mengurangi independensi kebijakan moneter.

Dengan daftar tantangan tersebut, langkah awal Juda akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal Indonesia.

Baca Juga: AHM Pamer Total Mobilitas Honda di IIMS 2026, dari Skutik Harian hingga Motor Listrik

Mampukah ia menjaga defisit terkendali, memperbaiki penerimaan negara, sekaligus menjaga ruang fiskal tetap sehat?

Publik kini menunggu gebrakan pertama sang Wamenkeu baru.***