POJOKSATU.ID - Kisah Unik kembali datang dari Presiden Ri Ke 7 Joko Widodo, karena ada ucapan yang membekas kepada seluruh kepala daerah.
Saat acara Sarasehan Nasional bidang Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Joko Widodo menyentil kondisi kota-kota di Indonesia yang menurut beliau “terlalu mirip”.
Kritik itu kemudian dikisahkan oleh Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menjabat Wali Kota Bogor, bahwa kepala daerah merasa tersentil.
Baca Juga: DPRD NTB Desak Pemprov Segera Cari Solusi, 518 Honorer Terancam Putus Kontrak 31 Desember 2025
“Saya nggak abis pikir seluruh kota di Indonesia tagline-nya sama. Semua pakai ber, beriman, berhiber, ber ber ber… Tidak ada karakter yang keluar di sana.”
Menurut Jokowi, bukan hanya soal slogan, tapi tata kota yang seakan-sama
“Lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL” elemen urban yang berulang tanpa identitas unik kota masing-masing.
Baca Juga: 188 Pegawai Non-ASN di HST Terancam Dirumahkan, Pemerintah Dikejar Batas Akhir 31 Desember 2025
Wajah kota yang seakan memakai “SOP tunggal” satu template untuk semua kota.
Mengapa Hal Ini Menjadi Masalah?
1. Branding daerah melemah
Baca Juga: DPRD NTB Desak Pemprov Segera Cari Solusi, 518 Honorer Terancam Putus Kontrak 31 Desember 2025
Jika setiap kota memakai slogan serupa (“Bersih”, “Beriman”, “Bersemi”, dsb)
Tampilan kota seragam, maka kota kehilangan daya tarik dan pembeda di mata wisatawan, investor, maupun masyarakat sendiri.
2. Tata ruang tak maksimal diidentitas
Karena banyak kota memakai model serupa, seperti jalur angkot yang dominan, PKL yang tersebar luas, ruko yang memanjang maka sulit menemukan “karakter lokal” yang kuat.
Baca Juga: Bahlil Gembar-gembor Hilirisasi Rakyat, Tapi Bisakah Petani & Nelayan Ikut Naik Kelas?
Jokowi mengajak agar kota punya visi terobosan mulai dari perencanaan hingga eksekusi.
3. Risiko urbanisasi homogen
Kota yang tidak punya identitas akan mereplikasi pusat kota lainnya.
Padahal, keunikan budaya, arsitektur, heritage bisa jadi kekuatan besar.
Baca Juga: Ramai Isu Guru Honorer 10 Tahun Langsung Jadi PNS 2026, Jangan Tertipu! Ini Fakta Sebenarnya
Seperti yang diutarakan bahwa penguatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) harus memasukkan identitas lokal, bukan hanya zonasi umum.
Pemerintah daerah bersama perencana tata ruang harus duduk bersama warga, tokoh adat, tokoh masyarakat.
Untuk menggali identitas lokal baik heritage sejarah, budaya lokal, maupun karakter urban yang khas.
RDTR tak hanya regulasi, tapi ruang untuk mengangkat karakter lokal kota hijau, inklusif, ekonomi tumbuh.
Bukan hanya zona komersial-perumahan yang mirip banyak tempat.
Eksekusi visual & ambience kota jangan hanya mengganti slogan.
Tapi merombak suasana kota warna kota, fasad bangunan, komunitas lokal harus bisa terasa sebagai identitas berbeda.
Bagi kepala daerah, kritik Jokowi ini adalah panggilan agar tidak nyaman di zona “kami sudah sama seperti kota lain”.
Baca Juga: Nasib PPPK Paruh Waktu Setelah Setahun Bekerja, Banyak yang Cemas Menunggu Kepastian
Tangkap sebagai motivasi untuk mencari keunikan.
Bagi warga, ini saat yang tepat untuk menuntut agar kota Anda punya karakter bukan hanya “kotanya ruko, angkot, PKL” seperti banyak tempat lainnya.
Dengan kritik yang tajam seperti ini, muncullah pertanyaan besar.
Baca Juga: Work-Life Balance di Era Remote Working! Tips Agar Tetap Produktif dan Bahagia
Apakah kota-kota di Indonesia siap keluar dari kehomogenan? Tantangannya bukan kecil, tapi peluangnya besar.
Identitas lokal bisa jadi kunci untuk masa depan kota yang lebih hidup, terasa, dan dihargai.***
